Tags
etnis, gender, kebijakan diskriminatif, kemiskinan, multikultural, perda, perempuan tionghoa, stateless, UU HAM, UU Kewarganegaraan
Agenda pengarusutamaan gender pada ranah pelayanan publik sampai pada pemenuhan layanan kependudukan sebagai bagian dari hak-hak sipil, nampaknya sampai saat ini belum menjadi fokus materi penyusunan peraturan-peraturan di daerah.