Tags

, , , , , , , , , , , , , , ,


Terbentuknya forum komunikasi petani-nelayan Indramayu pada Kamis (28/03) lalu menjadi awal kebangkitan komunitas produsen pangan berskala kecil di Jawa Barat. Bermula dari kegelisahan bersama soal krisis pangan di tingkat lokal, para pegiat tani-nelayan dan beberapa LSM mencoba mengurai persoalan pertanian dan pengelolaan wilayah pesisir di Indramayu. Petani dan nelayan sebagai barisan depan produsen pangan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan nasional.

Sehari sebelumnya dua komunitas produsen skala kecil itu membahas beberapa hal untuk mencapai kedaulatan pangan antara lain melalui: (i) penguatan sistem benih petani, (ii) advokasi terhadap peminggiran hak-hak ekosob nelayan dan petani, serta (iii) pelibatan perempuan dalam siklus produksi-konsumsi pangan.
Sistem Benih Lokal

Penguatan sistem benih menjadi satu isu yang penting bagi petani. Melalui upaya pemuliaan tanaman pangan dan benih lokal, petani berharap tak lagi tergantung pada benih impor dan hibrida yang boros input. Namun di dalam sistem pengelolaan benih, petani pemulia tanaman dan penggarap membutuhkan akses terhadap lahan.

Terbentuknya Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) adalah jawaban dari keresahan petani pemulia tanaman yang kerap dikriminalisasi oleh perusahaan benih. AB2TI diharapkan mampu menjadi pusat direktori benih lokal, memfasilitasi pertukaran benih lokal, serta mendistribusikan secara legal hasil pemuliaan varietas benih lokal. Selama ini petani pemulia tanaman merasa kurang maksimal dalam mendokumentasikan proses persilangan benih. Oleh karenanya, AB2TI diharapkan mampu membantu petani mendata secara rinci proses pembenihan di komunitas.

Menurut Joharipin, salah seorang petani pemulia tanaman di Desa Jengkok, Indramayu, pendistribusian benih bukan melulu soal jual beli barang. Menurutnya, tata niaga perbenihan merupakan medium penyebaran gagasan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Nampaknya pola distribusi benih tersebut menjadi ciri khas atau model transaksi yang membedakan antara sistem benih komunitas dengan sistem pasar.

Keberadaan koperasi kredit yang mendukung proses produksi petani menjadi elemen penting dalam pengelolaan sistem benih komunitas. Kemandirian petani di Indramayu dalam penyediaan benih skala lokal telah menyadarkan mereka tentang ancaman benih transgenik dan impor yang kian menggerus potensi pangan lokal. Jaringan petani-nelayan Indramayu pun menolak peredaran benih impor yang berpotensi menciptakan ketergantungan baru.
Advokasi Hak Ekosob

Pemerintah melalui Undang-Undang Pangan serta Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencoba mengatur hak-hak petani atas pangan. Namun agaknya upaya tersebut masih jauh panggang dari api. Undang-undang yang mestinya melindungi petani, ternyata justru merugikan hak-hak petani.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperjelas dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, misalnya soal tidak jelasnya definisi petani, batasan kawasan lahan pertanian yang simpang-siur, serta tak berjalannya redistribusi lahan. Jaringan petani-nelayan Indramayu mencoba mendorong upaya perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, budaya petani dan nelaya di dalam UU Pangan serta RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sebelumnya, jaringan advokasi petani pemulia tanaman telah mengajukan permohonan uji materi atas UU Nomor 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UUSBT) ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, UU SBT telah menghalang-halangi hak petani untuk membudidayakan tananaman yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Petani kerap dikriminalisasi dengan UU tersebut. Saat ini, putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi, sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas petani pemulia di kemudian hari. Namun, jaringan petani-nelayan Indramayu bersepakat untuk tetap mengawal advokasi perubahan kebijakan, terlepas dikabulkan atau tidak permohonan uji materi UU SBT.

Sebagaimana petani yang mewarisi tradisi agraris dan kemampuan membudidayakan tanaman serta ternak, nelayan secara turun-temurun telah mengelola pangan di daerah pesisir pantai. Tradisi agraris petani dan tradisi maritim nelayan telah lama ada sebelum konsep negara moderen lahir di nusantara. Maka jaringan petani-nelayan Indramayu akan berupaya mendorong perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya nelayan, serta mendorong mekanisme pendistribusian hasil tangkapan ikan untuk menstabilkan harga.

Selanjutnya, inisiatif pembentukan pasar ikan basah (PIB) di masing-masing komunitas sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan pangan lokal. Jika koperasi petani di Desa Jengkok, Indramayu telah maju pesat, maka di komunitas pesisir bentuk usaha kerjasama nelayan masih berupa usaha bersama berupa tempat pelelangan ikan. Ke depan jaringan petani-nelayan akan mendorong terbentuknya koperasi nelayan di Indramayu.

Peluang saling mengisi kebutuhan pokok di dua komunitas produsen pangan di Indramayu sangatlah besar. Untuk sekali melaut, puluhan perahu nelayan membutuhkan pasokan puluhan kuintal beras. Ke depan, diperlukan semacam usaha bersama antara petani dan nelayan kecil untuk melakukan pertukaran bahan baku pangan serta pengembangan pengelolaan pupuk organik dari sampah ikan. Terbengkalainya gudang penyimpanan bahan makanan (kastorit), menjadi masalah ketika nelayan tak melaut akibat cuaca buruk atau ombak besar. Nampaknya pemerintah harus terus didorong untuk kembali mengaktifkan kastorit untuk kepentingan terjaminnya pangan masyarakat pesisir.

Terkait minimnya akses petani pemulia tanaman dan petani penggarap terhadap lahan, jaringan petani-nelayan Indramayu berupaya memperluas jaringan informasi di tingkat birokrasi. Komunitas petani-nelayan nampaknya perlu terus memantau perkembangan serta mengidentifikasi tanah-tanah terlantar di Indramayu melalui institusi pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Memperluas jaringan politik di tingkat daerah dan nasional juga akan mempercepat akses petani dan nelayan terhadap ketersediaan lahan dan pangan. Secara garis besar, sudah saatnya bagi jaringan petani-nelayan Indramayu untuk terlibat aktif dalam isu reforma agraria terkait redistribusi lahan.

Selain penguatan sistem benih lokal dan advokasi hak-hak ekosob, jaringan petani-nelayan pun berupaya mendorong pelibatan peran perempuan dalam mencapai kedaulatan pangan. Selama ini peran perempuan di sektor produksi pertanian memang terus melemah sejak Revolusi Hijau. Untuk itu perlu mendorong peran aktif perempuan dalam aktifitas produksi pangan, dan mengurangi kecenderungan perempuan di Indramayu bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Perempuan perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam hal pengelolaan bahan pangan, dari hasil tangkapan ikan maupun panen tanaman pangan, dari bahan mentah menjadi bahan jadi. []