Tags

, , , , , , ,


petani menjadi saksi pada sidang ke-3 MK, judicial review UU No. 12/1992 ttg sistem budidaya tanaman

petani menjadi saksi pada sidang ke-3 MK, judicial review UU No. 12/1992 ttg sistem budidaya tanaman

Sidang ke-3 Mahkamah Konstitusi, Selasa (04/12), digelar untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah atas permohonan uji materiil UU nomor 12/1992 tentang sistem budidaya tanaman (UU SBT). Selain itu, sidang yang dipimpin oleh Mahfud MD, juga menghadirkan saksi dan ahli dari pihak pemohon. Joharpin, Dayat, dan Salim, para petani yang hadir sebagai saksi mengungkap kerugian-kerugian konstitusional atas keberadaan UU SBT.

Para pemohon menghadirkan tiga orang ahli yang akan memberikan keterangan dari sisi ekonomis-sosiologis, teknis perbenihan, dan teknologi pangan. Ahli-ahli tersebut antaralain Francis Wahono, Dwi Andreas Santosa, dan Edhi Martono. Sementara itu, keterangan dari pemerintah dikuasakan kepada Undoro Kasih Anggoro dari Dirjen Tanaman Pangan.

Sebelum mulai mendengarkan keterangan pihak pemerintah, Ketua Sidang menginformasikan jika sidang hanya berlangsung selama satu jam, mulai sekitar pukul 11:30 dan berakhir pada 12:30 WIB. Tak lebih.

Pernyataan pembukaan dari pemerintah berupa ulasan tentang pokok-pokok permohonan uji materiil UU SBT. Pasal-pasal yang dimohonkan untuk dihapus antaralain Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3) sepanjang kata perorangan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b. Sebelum meneruskan keterangan lebih jauh, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim MK untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan hukum para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji mencakup dua hal, mengenai sistem budidaya tanaman dan sistem perbenihan tanaman. Pemerintah beranggapan jika permohonan judicial review para pemohon dikabulkan MK, maka akan terjadi ketidakpastian hukum, tak terlindunginya plasmanutfah, maraknya pencurian dan perdagangan benih ilegal, terjadi kekosongan hukum, kekacauan rencana pengembangan budidaya tanaman, dan tak tercapainya swasembada pangan. Pemerintah bersikukuh jika pasal-pasal yang dimohonkan untuk dihapus itu tak bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah pemerintah selesai membacakan keterangan, Ketua Sidang mempersilahkan kepada para saksi untuk memberikan kesaksiannya. Sebelumnya, majelis sidang MK mengambil sumpah para saksi dan ahli sesuai keyakinan agama masing-masing.

Saksi pertama yang memberikan kesaksian adalah Joharipin, petani pemulia tanaman asal Indramayu. Di dalam kesaksiannya, Joharipin membeberkan perihal benih lokal yang coba dimuliakan oleh kelompok tani di daerahnya, telah dilarang diedarkan oleh Dinas Pertanian karena dianggap ilegal, tak bersertifikat, dan mengundang ledakan hama. Joharipin membantah hal tersebut dengan fakta bahwa benih yang selama ini dimuliakan petani adalah benih idaman yang sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Misalnya benih “alhamdullilah” hasil persilangan benih lokal terbukti tahan hama, sebaliknya benih dari pemerintah tidak.

Selanjutnya petani yang memeroleh penghargaan dari Bank Danamon dan terpilih menjadi tokoh inspiratif di beberapa acara stasiun televisi swasta nasional itu menolak jika petani selama ini hanya dijadikan konsumen benih perusahaan. Faktanya, benih yang dibuat petani hasilnya tidak mengecewakan dan lebih ekonomis. Namun, ia juga mengakui jika merasa takut jika sampai dikriminalisasi seperti kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur.

Saksi kedua, Dayat, petani asal Ciamis. Berbeda dari saksi pertama, Dayat ingin memperagakan bagaimana benih tanaman pangan dari pemerintah yang sangat tergantung dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, telah merusak ekologi tanah. Dibantu oleh seorang rekan, Dayat mulai mendemonstrasikan perbandingan antara tanah yang memakai pupuk organik dan tanah yang terbiasa dengan pupuk kimia, dari sisi penyerapan air dan oksigen.

Secara fisik, tanah yang terlalu sering memakai pupuk kimia tak akan bisa menyerap oksigen dan menampung air. Pupuk kimia telah membunuh mikro organisme, membuat tanah keras, lengket, tak subur. Bibit tanaman dari pemerintah sangat tergantung dengan pemakaian pupuk kimia dan pestisida. Hal itu diperagakan dengan media tanah dalam botol yang ditutup oleh balon udara, dan tanah yang tak mampu menyerap air di dalam botol.

Saksi terakhir, Salim, petani asal Pasuruan, mencoba menceritakan pengalaman menerima bantuan benih dari pemerintah. Ia bersaksi bahwa benih dari pemerintah sangat rakus pupuk, boros input, dan hasilnya menurun jauh dari sebelumnya. Pun, petani penerima bantuan yang mengalami kerugian tak mendapatkan kompensasi. Bahkan, Salim mengungkapkan bahwa dirinya coba disuap untuk tutup mulut atas fakta dari program bantuan benih itu. Ia menyayangkan jika petani yang selama ini memuliakan tanaman justru dikriminalisasi. Kebiasaan tukar-menukar benih juga dipaksa diubah, petani dibuat tergantung pada industri.

Sidang pun usai. Ketua Sidang mengetok palu, mengumumkan sidang selanjutnya diadakan pada 3 Januari 2013. para pemohon, pemerintah, kuasa hukum, saksi dan ahli, serta para pengunjung sidang meninggalkan ruangan.

Menurut lansiran MK TV, pemerintah menilai kesaksian dalam sidang ke-3, tidak relevan dengan upaya pemerintah selama ini. “Tak ada niatan pemerintah untuk memberikan benih yang jelek kepada petani,” ujar Anggoro kepada MK TV. Namun, praktik dan fakta di lapangan selama ini tak mampu membuat pemerintah berkelit lebih jauh. Kebijakan pemerintah terkait tanaman pangan dan benih terbukti berat sebelah, memfasilitasi industri dan investor untuk berpartisipasi dalam swasembada pangan, sementara petani hanya menjadi konsumen yang tak mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen. []

baca artikel lain: http://cetak.shnews.co/web/read/2012-09-29/894/petani.gugat.uu.budi.daya.tanaman