Tags

, , , , , , , , , ,


Lima orang perwakilan tim advokasi jaringan petani pemulia benih mengikuti kegiatan monitoring bersama lahan uji multilokasi di Desa Jengkok, Indramayu Timur (Kamis, 04/10). Selain mengikuti kegiatan kelompok tani di sana, Karya Peduli Tani, para petani juga berbagi mengenai aktivitas pemuliaan tanaman dan berbagai kendala yang dihadapi selama ini. Kegiatan monitoring bersama telah berlangsung sedari pukul sembilan pagi, sementara tim pengacara sampai di lokasi siang hari, sekitar usai shalat Dhzuhur. Meski terkesan agak terlambat, namun para petani tetap bersemangat mengikuti kegiatan sampai usai.

Kegiatan berlanjut usai makan siang. Sesuai daftar hadir peserta, sekitar duapuluh orang petani dari 9 sembilan desa tercatat aktif mengikuti kegiatan sedari pagi. Mereka adalah para petani pemulia tanaman padi dan penyelamat tanaman padi varietas lokal di Indramayu. Saat ini, uji multilokasi merupakan salah satu tahap penting yang harus dilakukan oleh seorang petani jika menginginkan benihnya bersertifikat. Namun bukannya mudah, petani berhitung-hitung jika tanpa bantuan dari pemerintah dan adanya akses bantuan modal, maka mereka setidaknya mengeluarkan sekitar 500 juta rupiah untuk biaya satu kali uji multilokasi. Sungguh biaya yang sangat mahal untuk kepentingan petani dan ketahanan pangan.

Ketetentuan tentang pelaksanaan uji multilokasi tertuang dalam peraturan pemerintah, bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). Saat ini tercatat beberapa orang petani Indramayu menjadi pemohon uji materiil UU SBT. Mereka berharap jika pasal-pasal yang selama ini menghalangi, memisahkan petani dan aktivitas pemuliaan tanaman, bahkan mengkriminalisasi petani dapat dihapuskan, maka mereka bisa meneruskan pemuliaan dengan lebih percaya diri tanpa rasa takut.

Setelah saling mengenal satu sama lain, salah seorang pengacara publik dari IHCS, Ridwan Darmawan, memulai pengantar tentang perkembangan permohonan Judicial Review UU SBT ke Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 September 2012. Bermula dari kasus-kasus kriminalisasi petani pemulia benih tanaman jagung di Kediri pada 2004, dan terus bergulir sampai 2007, maka sampailah pada kesimpulan dan rekomendasi bahwa perlu dilakukan uji materiil terhadap UU SBT. Artinya gagasan mengajukan uji materiil UU SBT bukan serta-merta muncul sekarang, tapi memang memiliki kisah yang cukup panjang. Di saat yang sama, pengacara publik IHCS juga ikut mendampingi para petani yang dikriminalisasi sedari 2007.

Sementara itu, di negara lain, di negara-negara berkembang, fenomena komersialisasi benih tanaman juga terus berlanjut. Di sisi lain, hak-hak petani juga harus terus difasilitasi oleh pemerintah. Hukum harus berpihak pada petani, bukan pada para investor, pengusaha, dan pemodal.

Opini publik penting untuk dikuatkan di awal menjelang sidang, karena pengalaman selama ini putusan-putusan MK tentang uji materiil sebuah undang-undang sangat ditentukan oleh kekuatan opini publik. “Proses sidang di MK, sidang panel dihadiri oleh tiga hakim konstitusi. Jaringan petani diharapkan juga berkirim surat ke MK untuk sebagai bahan pertimbangan hakim tentang uji materiil dan berpihak pada petani,” terang Darmawan.

Para petani, terutama yang menjadi pemohon dan calon saksi, mulai memersiapkan strategi dalam memberikan kesaksian, bahwa selama ini UU SBT tidak memihak petani, tapi sebaliknya memberikan ruang yang luas pada para pemodal. “UU SBT berbahaya karena memisahkan petani dengan benihnya,” tambah Pak Arief, salah seorang calon saksi ahli dari FIELD Indonesia.

Selain itu petani kerap merasa dibohongi, lantaran hasil seleksi benih petani dan Balitpa tidak sama. Saat petani menyeleksi benih hasilnya bisa merata, namun ketika tiba giliran Balitpa yang menyeleksi ternyata tak merata, tak seragam, dan tak stabil bentuk, ukuran, tingi, dan sebagainya. Sementara ini petani hanya bisa menduga jika Balitpa tak serius menangani benih petani. “Kami merasa jengkel dan tertindas, perusahaan mengambil benih dari petani, kenapa petani malah dipenjara?” ungkap Karsinah, salah seorang petani pemohon uji materiil UU SBT.

Soal kategori benih, terkadang Balitpa memberikan informasi yang asimetris. Hal itu mengakibatkan benih dari petani kerap gagal masuk kategori karena informasi yang kurang valid. Bahkan pernah terjadi manipulasi data benih. Sewaktu dites, benih dianggap sudah tahan wereng, namun saat diujicobakan ternyata wereng datang. Benih-benih petani pun kerap dituduh mendatangkan wereng.

Petani-petani Indramayu pun bercerita tentang upaya perusahaan mengembangkan pola hubungan yang menciptakan ketergantungan petani terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok pertanian. Di dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), biasanya petani diberi modal sebesar 2.9 juta rupiah untuk benih dan obat. Uang pinjaman tersebut bisa dikembalikan seusai panen. Lain lagi dengan pemerintah, di dalam SLPTT, benih, pupuk, dan pestisida dijadikan satu paket yang harus di konsumsi petani.

Bahkan untuk mendapatkan akses pupuk bersubsidi, petani harus teken kontrak dengan distributor, dengan perjanjian kerjasama selama satu tahun. Dari kacamata hukum, tindakan “pemaksaan” tersebut sudah bisa menjerat sang distributor ke ranah pidana, karena bantuan subsidi tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau untuk dipersyaratkan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kegiatan pun berakhir dengan beberapa poin kesimpulan:

  • Petani Desa Jengkok mulai menyiapkan bahan-bahan atau kisah tentang benih untuk persiapan sidang di Mahkamah Konstitusi.
  • Butuh kekuatan petani yang solid untuk mengawal pelaksanaan putusan MK secara konsisten. (hal ini perlu dilakukan karena banyak putusan MK tentang sebuah undang-undang yang tak dipatuhi pada level praktiknya).