Tags

, , , , , , , , , , ,


Aksi penyerangan sekelompok massa yang mengaku sebagai pejuang Islam di sebuah pertunjukan wayang di Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi ancaman serius terkait kelangsungan cerita kerukunan antarwarga di nusantara. Dugaan pesta minuman keras di tengah pagelaran wayang semalam suntuk, menjadi alasan pembenar untuk membubarkan pertunjukan seni khas Jawa itu. Nampaknya, atas nama moral dan agama, semua entitas sosial beserta praktik sosial-kultural masyarakat yang telah lama menyejarah, serta-merta harus tunduk dan patuh pada landasan etik “hak-hak kelompok”.

Sebelumnya, cerita tentang kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Islam, kerap menimpa kelompok atau aliran lain, misalnya Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dan sesat. Bahkan, hanya karena perdebatan soal ijin mendirikan gereja, Jemaat HKBP di Bekasi, Jawa Barat, terancam tak bisa beribadah akibat tekanan dan aksi penganiayaan kepada beberapa pendeta di sana. Kecaman, tuduhan ajaran yang menyimpang, bid’ah, dan sesat telah membawa beberapa pemimpin spiritual ke meja hijau. Mereka antara lain, Lia Eden penggagas Agama Salamullah (2000), Ahmad Mosaddeq penggagas Al-Qiyaddah Al Islamiyah (2007), atau Muhammad Yusman Roy (2005) yang memraktikkan shalat dengan bahasa Indonesia di Malang Jawa Timur. Mereka berhasil digiring ke penjara dengan dakwaan penodaan agama.

Indonesia memang mengakui adanya beberapa agama resmi dan aliran kepercayaan yang dilindungi dengan undang-undang. Islam selain menjadi salah satu agama resmi, juga berhasil mendominasi praktik dan interpretasi peribadatan umatnya. Seluruh interpretasi, tafsir, tentang Islam sebaiknya mendukung serta menguatkan praktik yang selama ini sudah berlaku, mapan. Jika tidak, perbedaan tafsir terhadap doktrin agama resmi bisa menjadi tuduhan serius tentang tindakan pencelaan dan penodaan agama. Anasir kriminal seputar tafsir alternatif itu telah menyandera kreatifitas para cendekia dan intelektual dalam usaha memperbarui dan memperkaya khasanah pengetahuan Islam.

Beberapa pihak melihat keberadaan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 sudah tak relevan dengan situasi jaman dan layak untuk dicabut, terkait substansi penafsiran terhadap agama dominan sebagai tindak kriminal. Situasi saat UU itu dibuat, bisa jadi merupakan “jalan tengah” menghindari pembelahan sosial-politik antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Pun pula, soal perbedaan keyakinan sepenuhnya menjadi milik wilayah privat ketimbang publik. Sehingga hak kelompok untuk eksis dalam kehidupan publik tak bisa terus berlangsung dengan mengintervensi tata nilai hak individu, termasuk perempuan.

Hak Kelompok versus Perempuan

Pemekaran wilayah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan yang dilandasi semangat Otonomi Daerah, nampaknya telah menginisiasi pelembagaan entitas kelompok-kelompok sosial di daerah yang selanjutnya berkembang ke arah politik identitas. Identitas agama maupun etnis. Pengalaman menggunakan politik identitas dalam tata kelola pemerintahan pernah terjadi semasa Orba. Saat itu kekuasaan negara berhasil menggunakan Islam sebagai sebuah institusi formal dan alat legitimasi politik untuk terus mendukung kebijakan Orba.

Soal etnisitas, Orba memaknai kekayaan etnis dan tradisi di nusantara sebagai budaya nasional yang menjadi puncak-puncak praktik budaya lokal. Sebuah konsep “budaya tunggal” yang diterapkan sebagai mekanisme kontrol sosial dan menciptakan penyeragaman identitas lokal. Akibatnya, di era reformasi, kultur Jawa kerap dituding paling berkontribusi melegitimasi praktik korupsi dan nepotisme selama Suharto memimpin.

Terhitung sejak Bulan September 2010, Komnas Perempuan mempublikasikan data tentang jumlah peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Setidaknya ada 189 produk kebijakan lokal berupa Peraturan Daerah atau Surat Keputusan (SK) Bupati dan walikota yang mencerminkan semangat lokalitas berbasis identitas agama dan etnis. Namun produk hukum itu di sisi lain berupaya mengatur dan mengerdilkan peran perempuan. Misalnya, Aceh resmi menggunakan perda syariah atau Qanun untuk mengelola kehidupan sosial di bumi Serambi Mekah. Hukuman cambuk pada pihak yang dituduh berkhalwat mulai diterapkan. Perempuan pun rentan menerima tuduhan berdua-duaan di tempat sepi atau zina yang akhirnya membawa pada hukuman cambuk di ruang publik. Di Gorontalo, ada ketentuan yang mewajibkan para pengurus publik, PNS, terutama perempuan untuk menggunakan busana Islamiah. Mereka wajib mengenakan jilbab. Perda pelacuran di Bantul, Perda soal jam malam bagi perempuan di Tangerang, Perda wajib baca Alquran di beberapa daerah di Indonesia Timur, semua mengatur bagaimana perempuan seharusnya berperilaku sesuai standar moral agama.

Peraturan Daerah yang memasukkan nilai-nilai agama dan etnis muncul sebagai representasi gagasan pengaturan kebijakan lokal. Artinya, dengan adanya produk kebijakan pemerintah berbasis agama dan etnis, hak-hak kelompok juga ikut masuk dalam “teks pemerintah”. Pemerintah daerah tak sekadar berkompromi dengan kelompok-kelompok agama dan etnis tentang persoalan pengelolaan publik, tapi lebih jauh mengelaborasinya sebagai identitas lokal yang baru.

Hak kelompok adalah salah satu atribut yang diberikan oleh paham liberal kepada sebuah kelompok yang harus dilindungi dari kepunahan. Pada praktiknya, hak kelompok muncul sebagai perlakuan istimewa (privileges) kepada kelompok minoritas beserta praktik kulturalnya. Permasalahan muncul ketika praktik kultural yang “legal” itu telah mencederai kepentingan perempuan, hak perempuan sebagai bagian dari anggota kelompok atau komunitas.

Politik identitas yang diterapkan pemerintah daerah berbasis agama dan etnis jelas mengandung pengertian identitas lokal sebagai hak-hak kelompok yang harus dihormati. Sebuah praktik sosial yang harus dijaga dan dilestarikan. Praktik hak kelompok membawa nilai-nilai, standar moral yang harus dipatuhi anggotanya, tak terkecuali perempuan. Namun, perempuan lah yang paling merasakan dampak dari praktik hak kelompok ini. Pemberlakuan perda-perda syariah jelas telah membatasi, mereduksi, dan merugikan kepentingan perempuan.

Di Bali, peran perempuan dalam praktik ritual adat sangat besar. Mereka tidak sekadar mewarisi nilai tradisi, tapi juga menanggung segala konsekuensi logis dari kesepakatan adat berupa aturan-aturan yang mengikat, awig-awig, demi kelangsungan hidup kelompok. Akhirnya kebijakan afirmatif pemerintah tentang nilai-nilai adat dan agama dituangkan dalam konsep “Ajeg Bali” yang kemudian berkontribusi menguatkan etnisitas “orang Bali”. Sebuah Kebijakan yang membayangkan bahwa Orang Bali asli dalam kasta tertentu secara sah memiliki hak kelompok, memiliki peluang mengelola sumber daya lebih besar daripada yang lain. Industri pariwisata di Bali menjadi salah satu faktor menguatnya politik identitas etnis di sana, lebih dari itu, Bali telah sampai pada titik krisis ekologi. Ancaman kelangkaan air.

Menguatnya identitas lokal berbasis agama ataupun etnis saat ini, nampaknya bertolak belakang dengan asumsi tentang situasi masyarakat industri. Asumsi bahwa masyarakat pasca kolonial yang sedang mengalami industrialisasi cenderung memperlakukan identitas etnis atau religius sebagai sisa-sisa masa lalu yang kurang menyenangkan. Nyatanya, Bali harus kembali ke khitah untuk selamat dari krisis.

Saat rejim pengelola publik menetapkan pilihan identitas wilayah dengan nilai agama dan etnis, pada saat yang sama, perempuan sebagai subjek yang diatur oleh praktik hak kelompok, tak memiliki ruang yang cukup untuk menuturkan pengalamannya. Pengalaman menyikapi persoalan sosial-ekonomi secara produktif dengan sumber daya terbatas. Sebuah pengalaman reproduksi sosial yang nyaris menyelamatkan praktik hak kelompok yang justru meminggirkan kepentingan dan kebutuhan perempuan. [] franditya utomo