Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , ,


“Kapan saya masuk koran lagi,” kata-kata itu sungguh lepas begitu saja dari mulutku. Tanpa segan ataupun malu, aku lontarkan pertanyaan itu kepada setiap wartawan atau jurnalis yang ingin tahu lebih jauh tentang diriku. Ya, aku, seorang perempuan, Tionghoa, miskin, yang belum jelas bisa menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Sebelumnya, aku selalu merasa curiga, takut, kecut, dan kalut saat bertemu dengan seseorang yang bertanya tentang keberadaanku di tempat tinggalku saat ini, Kelurahan Patemon, Surabaya. Aku selalu berbasa-basi jika mereka bertanya tentangku. “Gak ada masalah kok, saya orang Indonesia tinggal di Surabaya yang bisa berbahasa Suroboyo-an kasar, nanti kalau mati pun dikubur di sini,” jawabku atas semua cecar tanya.

Aku memang tak terlahir di Surabaya, tapi setidaknya masih di Jawa Timur, di sebuah tempat bernama Dawuhan, Situbondo, 43 tahun yang lalu. Aku lahir dari pasangan Tionghoa, Ayahku bernama Wong Jien Jan dan ibuku bernama Sioe Moy Jin. Hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan bukanlah pilihanku, kedua orangtuaku adalah seorang perantau dari Cina yang kurang beruntung. Aku masih ingat, sedari kecil teman-teman sepermainanku, anak-anak Tionghoa yang kaya, selalu diantar dengan mobil pribadi kemana pun mereka pergi, sementara aku hanya bisa mengamati mereka dari kejauhan. Bagaimana bisa aku menyamakan diri dengan mereka, sedangkan pendidikan saja hanya sampai Sekolah Dasar. Akhirnya, karena merasa kurang beruntung, kedua orangtuaku memutuskan untuk mengadu nasib ke Surabaya. Sejak pindah, kami belum juga mengalami perbaikan ekonomi, bahkan sampai sekarang aku harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup.

Waktu terus berjalan dan hatiku akhirnya tertambat pada seorang Cina peranakan. Namanya Gwi Santoso. Kami berdua memutuskan untuk mengakhiri masa lajang dengan sebuah pemberkatan sederhana, tapi sakral, di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Cabang Sawahan. Dan saat itu, tanggal 16 Mei 1992 seorang ‘gembala,’ Pendeta Ishak Lew Lewi Santoso meresmikan kami sebagai pasangan suami istri. Aku pribadi meyakini bahwa perkawinanku dengan Gwie adalah perkawinan yang sah, meski aku dan keluargaku tahu, mustahil untuk mencatatkan perkawinan kami secara resmi di catatan sipil, lantaran status kewarganegaraanku yang belum jelas. Di usia perkawinan kami yang ke-4, pada pertengahan April yang cerah, kebahagiaan kami sebagai suami-istri dilengkapi Tuhan dengan karunia-Nya, salah seorang bidadari-Nya yang kuberi nama Ester Morita Suryanto. “Malang nasibmu Nak, hidupmu tidak lebih baik daripada ibumu ini,” keluhku saat teringat sampai menginjak umur 14 tahun, Ester belum pernah bersekolah.

Saat ini aku dan keluarga kecilku menghuni kamar kontrakan ukuran 3X4 meter di daerah Patemon, Surabaya bagian barat. Sempat aku berfikir untuk pidah dari kediamanku yang sekarang ke daerah lain di Kupang, Surabaya bagian selatan. Terlalu banyak genteng yang bocor di kamar kontrakan bernomor 107 itu. Padahal sebelumnya aku pernah mendiami tempat yang lebih menyedihkan di sekitar Keputih, Surabaya bagian timur, sebuah pemukiman yang dihuni oleh keluarga pemulung. Aku terpaksa mendiami lingkungan kumuh itu karena tak mampu lagi menyewa kamar kontrakan yang lebih layak.

Saat mentari mengerjap kilauan sinarnya ubah gelap menuju terang, aku pun beranjak dari lelap. Juraganku sudah menunggu di Pasar Kembang. Tiap pagi aku mengambil barang dagangan darinya berupa kerupuk yang belum dikemas, kemudian membawanya pulang dan membungkusnya dalam lembar-lembar plastik kecil. Aku meraup untung sekitar Rp.12.500,- s/d Rp.15.000,- dari kemasan kerupuk yang kujual dengan harga Rp.500,- tiap bungkusnya. Lumayan. Tapi tak jarang aku hanya memperoleh Rp.7.500,- seiring sepinya pembeli. Kerupuk kemasan yang kujual tiap hari sebenarnya merupakan penghasilan tambahan. Karena tiap hari aku juga mendampingi suamiku berjualan kerupuk keliling mulai dari kawasan Patemon hingga kawasan Kapasan yang jaraknya tak kurang dari 10 kilometer. Pekerjaan yang sangat berat untuk ukuran lelaki yang menginjak usia senja seperti dia.

Aku lelah jika harus berhitung tentang kemiskinan. Mungkin hal itu yang mendasari jawaban-jawaban ketus atas pertanyaan para wartawan yang ingin menulis berita tentang Tionghoa miskin sepertiku. Jika dikumpulkan semuanya, penghasilan kami selama satu bulan tidak lebih dari Rp.200.000,-, sedangkan biaya sewa kontrakan sebanyak Rp.150.000,-, artinya kami hanya bisa menyisihkan uang sejumlah Rp.50.000,- dan jumlah itu pun harus dikurangi lagi dengan ongkos listrik sebesar Rp.12.500,-. Praktis sisa uang untuk hidup sehari-hari berkisar antara Rp.30.000,- s/d Rp.35.000,-. Belakangan kami sangat berterimakasih kepada bidang pelayanan sosial gereja yang berkenan membantu biaya sewa kamar kontrakan kami tiap bulannya.

Ternyata, penghasilan kami yang terhitung sangat kecil untuk kehidupan di Kota Surabaya, bukanlah satu-satunya masalah keseharian yang harus kami hadapi. Menurut teman-teman LSM yang sering melakukan aktivitas sosial di daerah Tambak Bayan dan sekitarnya, aku adalah salah seorang perempuan Tionghoa yang tidak memiliki status kewarganeganegaraan yang jelas. Memang, sebagai keturunan Tionghoa perantauan yang tinggal di Indonesia, setidaknya aku masih bisa tercatat sebagai warga negara asing (WNA) asal Cina atau Tiongkok. Namun hingga saat ini aku tak pernah tercatat sebagai warga negara Cina. Sedari kecil aku tinggal, tumbuh, bahkan lahir di tanah Jawa ini. Aku tak pernah tahu apakah aku punya kerabat di Tiongkok sana.

Kenyataannya aku tak sendirian, banyak perempuan Tionghoa di Surabaya yang bernasib sama sepertiku. Sewaktu teman-teman LSM mencoba membantu dengan menggali dokumen-dokumen yang mungkin bisa mendukung kejelasan status kewarganegaraanku, mereka menemukan fakta pahit setelah membaca surat-surat keterangan dariku. Dokumen yang kuberikan itu salah satunya adalah Daftar Pernyataan Untuk Orang Asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jember, tertanggal 11 November 1966, serta Surat Tanda Melapor Diri (STMD) tertanggal 29 Juli 1976 yang hanya berlaku sampai 29 Juli 1977. Hal ini berarti dokumen yang kumiliki itu sudah kedaluwarsa dan sudah tidak berlaku lagi. Rasanya mustahil berharap dari lembar-lembar kertas usang yang kedaluwarsa dan tak berguna. Apa yang harus aku lakukan? Menunggu keajaiban? Masihkah ada? Ester tidak dapat mengenyam bangku sekolah, pertama karena kami memang miskin, tapi setidaknya jika diakui sebagai penduduk resmi Surabaya, kami akan mencoba alternatif lain bagaimana Ester bisa bersekolah dengan biaya yang murah. Kami merasa seperti berhenti berjalan di sebuah lorong gelap dan buntu.

Menurut teman-teman LSM, orang-orang seperti kami, hanya bisa mengandalkan negara untuk mengambil kebijakan khusus pemutihan tanpa syarat atau naturalisasi. Dengan naturalisasi aku bisa menggunakan dua jalur, jalur istri ikut suami atau jalur pewarganegaraan bagi orang asing. Mungkin masih ada kesempatan menjadi ‘orang Indonesia’ dengan dokumen kewarganegaraan yang sah. Tapi pertanyaanku yang sering kulontarkan pada diriku sendiri, dengan penghasilan pas-pas-an ini sanggupkah aku ‘menebus’ dokumen-dokumen itu. Sedangkan untuk mendaftar permohonan pewarganegaraan saja setidaknya membutuhkan biaya sekitar Rp.500.000,-, plus potongan 25% dari penghasilan per bulan dalam SPPT tahun terakhir. Belum lagi biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri sebesar Rp.250.000,-, tentunya beserta biaya-biaya lain yang lebih bersifat tak resmi yang jumlahnya justru jauh lebih besar dari biaya-biaya resmi. Aku mengetahui informasi itu dari pergaulanku dengan teman-teman LSM yang sering datang ke Tambak Bayan.

Aku merasakan kejanggalan dari perilaku para penggede atau pejabat di negeri ini. Aku yang sudah jelas tidak berstatus sebagai WNI, yang diikuti dengan hilangnya hak-hak yang menyertainya, justru bisa memilih, mencoblos calon pemimpin sewaktu masih tinggal di kawasan Keputih dulu. Seharusnya karena bukan WNI, aku tidak memiliki hak atau kewajiban coblos-coblos-an dalam pemilu. Belakangan aku tahu setelah sering ngobrol dengan teman-teman, mereka yang memberiku kartu pemilih sebenarnya tahu kalau kebanyakan orang Tionghoa yang tinggal di kawasan Keputih memang tidak jelas status kewarganegaraannya. Mereka tetap melakukannya karena ingin mendulang suara lebih dari pemilih resmi yang tercatat sebagai penduduk Surabaya. Ternyata aku hanya dimanfaatkan saja. Aku tidak hanya menemui jalan buntu, tapi terluka karena hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Seharusnya jika mereka benar-benar peduli dan yang mereka perjuangkan adalah kepentingan umum, sepatutnya mereka juga memperhatikan orang-orang seperti kami.

Bagiku, aku dan suamiku yang sudah tua ini, kami berdua bisa menerima keadaan yang tak jelas ke mana akan membawa langkah kami nanti. Tapi bagaimana dengan Ester? Aku masih berharap jika kelak dewasa, ia bisa bekerja selayaknya perempuan lain pada umumnya, tak lagi berjualan kerupuk keliling seperti kedua orangtuanya. Saat ini aku pun tak muluk dalam membayangkan sebuah pekerjaan. Berpenghasilan kecil asalkan tetap, ajeg, dan dapat diharapkan tiap bulannya, kurasa sudah cukup. Bayanganku, aku bisa bekerja sebagai penjaga sebuah toko di Pasar Kembang, berangkat pagi dan pulang sore hari, mungkin diupah tak lebih dari Rp.300.000,-, tapi sebaliknya aku tak perlu berjualan kerupuk kemasan lagi. Tapi aku sudah berumur, mana mungkin aku bisa mendapatkan pekerjaan semacam penjaga toko. Sebuah pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang yang lebih muda dan lincah.

Rasa aman sudah lama hilang dalam ingatanku. Perasaan terus terancam tiap kali keluar rumah, khawatir selalu hinggap tiap kali menyusuri jalan raya bersama Santoso, selalu was-was, dan takut jika sewaktu-waktu ada operasi KTP. Pernah, ketika kami berdua melintas di jalan Pasar Kembang, spontan kami berdua lari terbirit-birit gara-gara mendengar teriakan seseorang, “operasi KTP!” Kami berdua langsung lari karena takut tertangkap oleh Satpol PP atau Polisi.

Mungkin masa-masa sebelumnya kulalui dengan kenangan buruk, hidup di tengah masyarakat yang tak menginginkan kehadiran seorang Tionghoa peranakan sepertiku. Aku merasakan jika kehadiranku di sini tidak diinginkan, bahkan haram bagi sebagian orang. Aku masih ingat pidato seorang menteri di televisi yang berapi-api menyuarakan Tionghoa non dokumen, serta santernya isu pemulangan bagi pendatang ilegal, semuanya membuatku semakin jerih memandang sisa hidupku di sini, di Surabaya. Aku ingin berteriak, bersuara, tapi nyatanya terbungkam. Suaraku tak didengar. Aku, merasa tak ada …

Perjumpaanku dengan teman-teman LSM yang tergabung dalam Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) membukakan mata dan kesadaranku, aku, perempuan Tionghoa miskin ini, ternyata tidak sendiri. Aku mulai berkenalan dengan teman-teman yang mengalami nasib yang sama denganku, perempuan Tionghoa yang tak bernegara. Aku juga semakin sering menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan yang diselenggarakan komunitas-komunitas Tionghoa di Surabaya. Aku jadi tahu ada paguyuban Tionghoa seperti Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI) dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), yang kerap mengadakan kegiatan diskusi menyoal permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk masalah kewarganegaraan. Perjumpaanku dengan mereka telah mengajariku satu hal penting, sebuah masalah harusnya terungkapkan dan bukan untuk dihindari atau ditakuti.

Kesadaran demikian semakin menguatkan keyakinanku untuk menguraikan segala kesulitan hidup, keluh kesah, dampak perlakuan diskriminasi yang kualami sepanjang hidupku. Sedapat mungkin kisahku ini diketahui khalayak umum. Ya, biar mereka tahu. Awal April tahun 2007 lalu, saat JIAD dan LBM PWNU mengadakan acara diskusi yang dihadiri oleh kyai-kyai, aku tak melewatkan kesempatan itu untuk bercerita tentang kisah yang kualami sebagai masyarakat yang terbuang. Tak terasa air mataku meleleh di pipi sewaktu muali bercerita, tapi tetap kulanjutkan tuturku, urai pahit-getir hidup perempuan Tionghoa miskin.

Esok hari, berbagai harian memuat ungkapan-ungkapanku dalam acara diskusi di Kantor PWNU Jawa Timur. Ternyata ketakutan-ketakutanku selama ini benar-benar tak beralasan. Kisahku yang kubeber di acara dikskusi waktu itu tidak membuatku didatangi polisi untuk dipenjara, Satpol PP Surabaya pun tak ada yang muncul mengusikku, bahkan sampai saat ini ancaman deportasi yang menjadi momok dalam tidurku itu tak pernah berwujud. Sebaliknya para wartawan dan jurnalis yang tertarik dengan kisahku itu semakin sering mendatangiku di kamar kontrakan kami. Dengan takzim mereka mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulutku ini. Teman-teman jemaat gereja juga ikut mendukung sikapku itu. Aku menjadi semakin percaya diri, semakin sadar akan kepentingan kelompok pinggiran sepertiku. Dan ketika para wartawan dan jurnalis itu datang lagi ke kamar kontrakan nomor 107, aku yang akan menyapa mereka dulu, “kapan saya masuk koran lagi.”

Cik Lany

Penjual kerupuk keliling di sekitar Pasar Kembang Surabaya

(Wawancara oleh Mashuri, dinarasikan oleh Franditya Utomo)