Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Gagasan awal lahirnya konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memang tak bisa lepas dari sejarah hak asasi manusia. Meski sangat maskulin di awal kelahirannya, hak asasi manusia berhasil menjadi agenda utama perserikatan bangsa-bangsa untuk mendorong perdamaian dan keamanan internasional, setelah Perang Dunia II. Selain itu agenda utama HAM yang diusung dalam Piagam PBB 1945 juga ingin memajukan pertumbuhan sosial ekonomi, merumuskan, dan melindungi hak-hak kebebasan dasar individu tanpa memandang ras, bahasa, jenis kelamin, dan bahasa.

Seiring dengan pengarusutamaan HAM, gagasan politik perempuan lewat komisi kedudukan perempuan berhasil memeroleh tempat dalam sidang Majelis Umum PBB, Desember 1946. Akhirnya isu politik perempuan ditetapkan sebagai resolusi dan merekomendasikannya kepada negara-negara peserta agar segera memberikan hak politik perempuan sama seperti laki-laki untuk mencapai tujuan Piagam PBB. Komisi kedudukan perempuan pun berhasil menjadi komisi penuh, sama kedudukannya seperti Komisi HAM.

Pada praktiknya kedua komisi itu kerap berhadap-hadapan diametral, bertarung gagasan selama penyusunan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Pada awal deklarasi DUHAM 1948, perempuan belum dijamin hak politiknya. Komisi kedudukan perempuan terus memerjuangkannya, sampai Majelis Umum PBB 1952 memasukkan konvensi hak politik perempuan dalam ketetapannya. Selanjutnya komisi kedudukan perempuan menunjukkan kepiawaiannya, membuat sidang majelis umum PBB 1967 mengadopsi rumusan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sayangnya ketetapan itu hanya mengikat secara moral negara-negara peserta, belum memiliki kekuatan politik memaksa dan hukum yang mengikat.

Namun, pada 1972 komisi kedudukan perempuan berhasil mendesakkan konvensi anti diskriminasi, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ke majelis umum PBB. Meski tak langsung diadopsi, selang tujuh tahun kemudian, konvensi anti diskriminasi itu benar-benar disahkan. Konvensi anti diskriminasi itu dikukuhkan sebagai kesepakatan yang mengikat secara politik dengan membentuk Komisi CEDAW yang terus bekerja hingga kini. Tercatat hanya 11 negara dari 191 negara peserta yang tak menyepakati konvensi tersebut.

Indonesia sebagai anggota PBB, sebenarnya juga ikut meratifikasi konvensi mengenai hak politik perempuan melalui UU 68/1958 di era kepemimpinan Soekarno. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dipilih dan memilih dalam lembaga legislatif negara. Sedangkan di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto kembali meratifikasi CEDAW melalui UU 7/1984.

Pada era reformasi, Pemerintahan Habibie tak mau kalah dengan para pendahulunya dengan meratifikasi sebuah protokol, instrumen internasional yang melengkapi CEDAW. Protokol itu menetapkan dua prosedur tambahan yang bertujuan memberi kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan keadilan di tingkat internasional. Dua prosedur itu meliputi komunikasi dan investigasi untuk menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi perempuan. Di sisi lain, sebagai langkah perbaikan kebijakan pemberdayaan perempuan, pemerintah menjalankan serangkaian strategi pengarusutamaan Jender.

Tak berhenti pada sejumlah ratifikasi yang terus berkelanjutan dari masa ke masa, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, pada Februari 2003, Indonesia mengadopsi kebijakan kuota politik perempuan dalam UU 12/2003 tentang Pemilu. Pada dasarnya, CEDAW adalah salah satu bentuk kemenangan politik perempuan dalam sidang majelis PBB. Pun pula, untuk mendesakkan sebuah konvensi anti diskriminasi, dibutuhkan sebuah perjuangan politik jangka panjang. Meski belum semua negara anggota PBB ikut merayakan sikap anti diskriminasi terhadap perempuan, setidaknya saat ini secara internasional ada jaminan atas pemenuhan hak-hak asasi perempuan.

Selain aturan tentang kedudukan perempuan dalam politik, ada beberapa peraturan lain yang disusun untuk menghapuskan diskriminasi pada perempuan. Misalnya penyusunan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan peraturan tentang jaminan kesehatan bagi perempuan. Nampaknya beberapa peraturan tentang jaminan anti diskriminasi perempuan itu ingin menunaikan mandat Pasal 4 CEDAW tentang tindakan khusus sementara untuk menyamakan kedudukan hukum perempuan dan laki-laki.

Tindakan khusus sementara perlu dilakukan untuk mempercepat proses persamaan, kesetaraan hak perempuan yang sebelumnya sangat terdiskriminasi. Posisi CEDAW sebagai sumber hukum internasional sangat strategis untuk menyosialisasikan gagasan tindakan khusus sementara itu. Wajar jika di Indonesia langsung mengadopsinya sebagai dasar penetapan hukum nasional yang lebih berpihak pada nasib perempuan.

Konvensi anti diskriminasi telah dibuat dan menjadi sumber hukum internasional. Negara-negara yang menyepakatinya, termasuk Indonesia, telah melaksanakan mandat konvensi dengan membuat peraturan perundangan nasional. Namun, sampai saat ini diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tak juga sirna dengan aturan-aturan hukum yang mengikat itu. Bahkan seiring dengan sistem desentralisasi, otonomi daerah sepuluh tahun terakhir, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru mempersempit peran perempuan di ruang publik.

Hak Asasi Manusia lahir sebagai jawaban rasional atas situasi perang dunia, di saat yang sama komisi kedudukan perempuan dibentuk atas nama perempuan yang rentan menjadi korban. Perdamaian dan kesejahteraan menjadi kebutuhan utama setelah perang usai. Namun yang perlu digaris bawahi, CEDAW benar-benar ditetapkan pada 1972, dan tujuh tahun kemudian membentuk Komisi CEDAW untuk memastikan agenda anti diskriminasi terhadap perempuan benar-benar berjalan. Artinya, dua puluh lima tahun setelah Perang Dunai II menjadi masa formatif pembentukan CEDAW sebagai sumber hukum internasional yang mengikat.

HAM mengambil arti pentingnya saat situasi perang, maka CEDAW pun tak terlepas dari situasi yang membentuk gagasan anti diskriminasi terhadap perempuan. Situasi sosial, ekonomi, dan politik internasional yang memosisikan perempuan sebagai kelompok marjinal berhasil menjadi sendi-sendi pembebasan bagi perempuan yang tertuang dalam CEDAW. Jika sebelumnya laki-laki dibayangkan sebagai satu-satunya pelaku sejarah, maka dengan CEDAW, perempuan juga bisa memiliki dan memaknai sejarahnya sendiri.

Tak bisa dipungkiri jika CEDAW sangat berwatak restoratif atas hak-hak perempuan yang terpinggirkan. Selain itu, negara pun menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas suksesnya upaya pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini seiring dengan teori pembangunan yang telah memosisikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya.

Gagasan tentang kapitalisme negara dan demokrasi menjadi salah satu alasan mengapa perempuan memerlukan haknya untuk berperan dalam pembangunan. Sejak jatuhnya rejim Komunisme dan bangkitnya kapitalisme global, posisi negara tak lebih dari sekadar menciptakan infrastruktur dan menjalankan fungsi regulasi. Selebihnya kekuatan modal dan pasar bebas yang menentukan bagaimana ukuran-ukuran tentang kesejahteraan itu berlaku dan disepakati.

Demokrasi dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pengambilan kebijakan memenuhi kebutuhan keadilan sosial, dimana rumusan tentang kesejahteraan sosial sudah ditentukan oleh situasi pasar itu sendiri. Negara tak lagi membedakan antara rumusan demokrasi dan pasar. “Demokrasi tak ada artinya jika tak bisa membawa masyarakat pada kesejahteraan,” ungkap Jusuf Kalla saat berkampanye sebagai Calon Presiden RI periode 2009-2014.

Jika memang demikian, artinya ukuran keberhasilan sebuah bangsa saat ini adalah situasi moneter, bukan yang lain. Demokrasi tak lagi dihitung pada satuan kekuasaan organisasi pemerintahan, tapi pada satuan organisasi modal yang mampu menciptakan parameter kesejahteraan. Apa hubungannya dengan CEDAW, hak perempuan?

Rumusan CEDAW tentang pemenuhan hak-hak perempuan setidaknya juga dicurigai mewarisi watak demokrasi liberal yang berpihak pada ekonomi pasar bebas. Hal itu bisa terjadi karena sifatnya yang internasional dan terus-menerus berdinamika dengan seluruh tarik ulur kepentingan ekonomi politik dunia. Sangat wajar. Sifat restoratif bagi pemenuhan hak ekonomi politik perempuan tercermin dalam Pasal 13 dan 14 CEDAW, dimana negara dituntut memastikan kaum perempuan memeroleh akses di dunia perniagaan, ekonomi rural, dan privat.

Di sisi lain, tindakan khusus sementara berupa regulasi atau kebijakan akan semakin mempercepat perempuan sebagai pelaku pasar dan pemerintahan. Perempuan dalam matra ekonomi pasar sangatlah berarti, karena situasi ekonomi mikro negara dunia ketiga seperti Indonesia telah membuktikan banyak hal tentang survivalitas seorang perempuan. Misalnya, beberapa penelitian tentang kemiskinan menjelaskan beberapa hal terkait tingkat reproduksi sosial perempuan yang terbukti lebih tinggi dari laki-laki.

Tingginya angka pengangguran mengarah pada banyaknya kepala keluarga, laki-laki, yang tak berpenghasilan dan tinggal di rumah. Sebaliknya, penghasilan perempuan yang bekerja di sektor informal memiliki makna selain pemberdayaan ekonomi. Misalnya seorang buruh perempuan diterima bekerja, karena selama ini perusahaan membayar upah laki-laki lebih tinggi dari upah perempuan. Jika perempuan menjadi kepala keluarga, maka bisa dipastikan nilai reproduksi sosial akan tinggi, siklus produksi-konsumsi akan lebih stabil. Dunia industri dan situasi pasar bebas jelas berpihak bagi tiap faktor produksi –salah satunya tenaga kerja– yang murah dan mampu memberikan keuntungan maksimal. Sampai di situ, CEDAW dan kebijakan khusus nasional yang berpihak pada hak perempuan akan memperluas kemungkinan perempuan menyokong terus menerus persaingan dunia industri dan akumulasi modal kapital.

Redistribusi hak perempuan –terutama hak ekonomi dan politik– yang diatur dalam CEDAW merupakan keniscayaan. Namun Liberalisme pasar juga sebuah fakta yang tak terbantahkan telah mengikis jaminan kesejahteraan negara atas warga negaranya. Rumusan CEDAW berupaya menjamin perempuan memeroleh haknya sebagai bentuk upaya pembebasan di ranah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada saat yang sama, atas nama krisis, sistem ekonomi global juga siap mereduksi peran perempuan dalam tata kelola industri, siklus produksi-konsumsi dunia. Tahap awal CEDAW adalah proyek demaskulinisasi publik dan domestik, mendorong negara menjalankan tindakan-tindakan khusus sementara. Pada tahap selanjutnya perjuangan politik perempuan mesti mewaspadai jebakan ekonomi global yang kerap bersembunyi di balik kebijakan dan konsep-konsep pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan perempuan. [] franditya utomo.