Tags

, , , , , , , , , , , , ,


Tenaga outsourcing, borongan, atau alih daya, selama sepuluh tahun terakhir berhasil menjadi tren dunia industri di Indonesia. Apa sebab? Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu pemicunya. Krisis keuangan dunia telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara dunia ketiga, tak terkecuali dunia industri dalam negeri. Apa makna sesungguhnya alih daya bagi dunia industri Indonesia?

Gagasan alih daya resmi menjadi produk modernisasi yang diterjemahkan secara rasional dalam konsep kerja industri. Nalar industri yang beroperasi antara lain terkait soal modal, efektifitas, efesiensi, sampai memperkerjakan sesedikit mungkin tenaga kerja untuk memeroleh hasil yang maksimal. Pada konteks perusahaan, konsep alih daya memungkinkan perusahaan hanya bertugas memikirkan bisnis inti saja, sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Pihak lain ini kemudian dikenal sebagai tenaga borongan, alih daya, sebagai tindakan efisiensi. Sebuah mekanisme produksi yang menekan rencana pengeluaran perusahaan.

Harus diakui, gagasan alih daya telah mengadopsi gaya ekonomi klasik tentang keunggulan kompetitif. Aliran ekonomi klasik membayangkan sebuah tatanan ekonomi pasar yang ditopang oleh perdagangan bebas, dimana negara hanya memeroleh porsi mengatur infrastruktur dan menyusun regulasi. Negara akan memeroleh keuntungan mutlak jika melakukan spesialisasi kerja. Sampai di situ, kapitalisme negara memiliki wajah industrial yang sangat bergantung pada faktor produksi: tenaga kerja.

Dunia industri mengambil bentuk yang paling nyata untuk mewujudkan keuntungan mutlak dengan melakukan alih daya. Salah satu doktrin keunggulan kompetitif diwarisi oleh studi ekonomi manajemen strategi. Dalam ruang lingkup kajiannya, keunggulan mutlak dunia industri dilakukan dengan memperkecil biaya produksi dengan melakukan pendekatan outside in sebagai tindakan efesiensi. Karena faktor produksi, selain modal, yang dibayangkan mampu mewujudkan keuntungan mutlak adalah tenaga kerja, maka alih daya sebagai strategi outside in telah menciptakan hubungan-hubungan industrial antara tenaga kerja dengan dunia industri itu sendiri.

Hubungan industrial antara tenaga kerja, buruh, serta para spesialis dengan dunia industri sangat bergantung pada grafik permintaan dan penawaran. Harga. Tata nilai ekonomi liberal yang berbasis pada nilai guna dan nilai tukar, memungkinkan tiap elemen produksi, termasuk tenaga kerja, harus mampu menghasilkan produk fisik yang memberi nilai tambah. Pada titik inilah, pandangan ekonomi liberal berhasil mementahkan perlindungan negara atas cita-cita kesejahteraan itu sendiri. Karena dunia industri akan selalu melihat tenaga kerja sebagai satuan massa kerja produktif, bukan individu atau warga negara yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Menurut Wahyu Susilo, aktivis buruh di Jakarta, regulasi yang dibuat selama rejim Soeharto mengarah pada paket kebijakan ekonomi, termasuk soal ketenagakerjaan. Berbeda dengan era Soekarno yang lebih mengutamakan aspek perlindungan bagi tenaga kerja, bukan sekadar mengeksploitasinya atas nama kapitalisme negara. Pun, secara filosofis peraturan perundang-undangan selama orde baru sampai saat ini, tak berorientasi pada hak-hak normatif buruh, misalnya soal upah, cuti, kesehatan, sampai kesejahteraan. Sebaliknya, regulasi lebih bersifat netral, menyerahkan sepenuhnya kebijakan ketenagakerjaan ke mekanisme pasar bebas.

Persoalan alih daya memang menjadi tugas pemerintah mengatur mekanisme industri dan kesejahteraan buruh. Muhaimin Iskandar selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan beberapa waktu yang lalu (7/11/2010) menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha menyejajarkan posisi buruh selayaknya karyawan tetap di mata perusahaan. Jika saat ini masalah ada pada peraturan perundang-undangan, UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, maka, menurut kemenakan almarhum Gus Dur itu, model outsourcing akan dihapus. Jika masih belum bisa dihapus, setidaknya buruh harus mendapatkan hak normatifnya, gaji, masa depan, dan kontrak yang stabil.

Penggunaan istilah buruh atau pekerja, ternyata menjadi persoalan yang ideologis, sama sekali tak netral. Istilah pekerja ternyata telah sedemikian rupa diasosiasikan dengan blok pendukung kebijakan pasar bebas, biasanya gagasan perusahaan ada di belakang penggunaan istilah itu. Sedangkan istilah buruh, menjadi sangat klasik karena aktivis gerakan sosial dan gerakan politik kerap bermanuver di baliknya. Lily Pulu, seorang aktivis gerakan perempuan yang dekat dengan buruh pabrik tekstil di Jawa Barat, membenarkan soal penggunaan istilah pekerja dan buruh yang sarat kepentingan itu.

Menurutnya, nasib buruh saat ini ada di tangan buruh melalui serikat-serikat buruh yang kuat. Keberadaan serikat buruh akan memperkuat daya tawar buruh di hadapan perusahaan. Selama ini perusahaan memang tak mau terlibat langsung, tak mau dihadap-hadapkan dengan persoalan perburuhan. Alasannya sederhana, perusahaan tak mau buang-buang energi hanya untuk memikirkan status kekaryawanan beserta hak normatif buruh. Perusahaan lebih tertarik “beli putus” tenaga buruh, membayar mereka sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati dengan pihak pengerah tenaga kerja, perusahaan outsourcing. Perusahaan pemberi kerja tak mau terjebak soal buruh yang bisa menyeretnya pada hubungan-hubungan hukum. Mereka lebih suka bekerjasama sesuai asas kebebasan berkontrak yang telah lama diatur dalam KUHPerdata.

Sebuah perusahaan memilih pola outsourcing atas nama efesiensi dan keuntungan. Melalui pola outsourcing perusahaan pemberi kerja tak lagi memikirkan kelanjutan nasib buruh sehabis masa kontrak. Namun jika perusahaan berniat menjadikan tenaga borongan sebagai karyawan tetap, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan yang jumlahnya sangat besar. Inilah resiko sistem industri yang berpihak pada mekanisme pasar bebas yang terlampau labil dan tak manusiawi.

Meski di dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan telah dibagi ruang bisnis inti sebagai wilayah kerja karyawan tetap dan ruang pekerjaan penunjang sebagai bidang garap buruh outsourcing, pada praktiknya tak demikian. Misalnya, sebuah perusahaan tekstil di Jawa Barat khusus merekrut tenaga buruh untuk melakukan kerja pokok pabrik. Kasus itu menarik, karena pada satu sisi buruh yang sedianya menggarap sektor penunjang, bergeser mengerjakan kegiatan inti perusahaan. Di sisi lain, status kontrak buruh tetap sebagai tenaga borongan, meski jelas tak ada perantara lain yang menghubungkan buruh dan perusahaan, misalnya perusahaan pengerah jasa tenaga kerja.

Lily setidaknya menggarisbawahi tiga organisasi buruh yang mampu menciptakan nilai tawar bagi masa depan buruh, KSBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), GSBI (Gabungan Serikat buruh Independen), dan SPN (Serikat Pekerja Nasional). Ketiga elemen buruh inilah yang biasa tersebar di berbagai perusahaan untuk menopang hak-hak dasar buruh. Keberadaan organisasi buruh mutlak diperlukan. Pada praktiknya, perusahaan kerap bersiasat, mencari alasan legal untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebuah perusahaan bisa saja memailitkan dirinya, kemudian menjadikan alasan itu untuk mengakhiri kontrak. Terkadang alasan itu memang benar adanya, perusahaan benar-benar bangkrut tak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja. Namun ada kalanya, perusahaan menciptakan perusahaan fiktif dan menjustifikasi pailit secara sepihak, selanjutnya menghalalkan PHK. Nah.

***

Sebenarnya seperti apa bentuk hubungan antara buruh dengan perusahaan jika mengacu pada segenap peraturan perundangan tentang perburuhan di Indonesia? Hubungan hukum antara buruh dan pengusaha telah ada sejak zaman kolonial. Hal ini dibuktikan dengan masuknya ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian kerja di dalam KUHPerdata, Pasal 1601-1603. Sesuai karakter sosial politik era kolonial, watak dari aturan perburuhan itu sangat liberal, hanya mengatur urusan privat antara buruh dan majikan semata.

Skandal ketenagakerjaan di Indonesia pertama terjadi di zaman kolonial sekitar 1864 pada awal kapitalisasi pembukaan lahan perkebunan di Deli, Sumatra Timur. Tembakau sebagai komoditas ekspor Hindia Belanda telah membuat industri perkebunan di Deli bersifat internasional. Pada tahap akumulasi modal pimitif, perusahaan perkebunan di Deli telah menggunakan teror dan kekerasan untuk mengatur proses produksi ekonomi, bukan semata-mata rasionalitas industri. Waktu itu buruh kontrak didatangkan dari Cina dan Jawa. Di sisi lain, Ordonansi Kuli ditetapkan berlaku pada 1880 untuk mengatur dan mengawasi sepak terjang para majikan.

Para kuli kontrak menerima porsekot, mengikatkan diri bekerja selama tiga tahun di perkebunan. Kontrak berisi rincian tentang sifat kerja, jangka waktu, serta persyaratan lain. Mereka yang melanggar dihukum oleh pejabat pemerintah yang bertindak selaku hakim. Sebaliknya, majikan juga berkewajiban memberi nafkah kuli kontrak dan harus memperlakukannya dengan baik.

Tercatat tuan kebun pertama di Sumatra Timur, Nienhuys, telah menyerahkan pengelolaan kebun tembakaunya kepada para sekelompok haji yang ia datangkan dari Penang. Peristiwa itu mengawali prinsip pemborongan pekerjaan menjadi unsur hakiki dalam kontrak kuli. Sistem pembayaran upah harian beralih pada sistem upah yang ditentukan oleh prestasi kerja.

Kuli menerima uang panjar sebagai hutang saat pertama kali bekerja. Tiap orang kuli berkewajiban mengembalikan panjar itu sampai lunas. Perjanjian kerja berlaku untuk satu tahun, sedangkan perpanjangan kontrak berlaku secara otomatis. Kuli yang memutus hubungan kerja dianggap melakukan pelanggaran dan wajib dihukum.

Pada praktiknya kuli bekerja mati-matian selama delapan bulan, atau selama satu musim panen. Pemimpin perusahaan masih memotong jumlah gaji keseluruhan untuk menutup berbagai pengeluaran yang seharusya menjadi tanggungjawab perusahaan. Skandal kuli kontrak di era kolonial justru dibuktikan oleh berlakunya Ordonansi Kuli beserta penerapan sanksi yang sengaja diciptakan untuk menjamin terus masuknya arus tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja waktu itu lebih besar dari ketersediaan lahan. Selain itu majikan lebih leluasa membayar upah kuli lebih rendah dari biaya reproduksi. Rejim planter, tuan kebun, berakhir saat puluhan perusahaan tembakau mulai gulung tikar dan tren permintaan tembakau dunia mulai menurun.

Produk hukum perburuhan pertama yang dibuat oleh Indonesia adalah UU 33/1947 tentang kecelakaan kerja. Lahirnya peraturan itu menandai bergesernya pola pikir liberal yang ada dalam KUHPerdata. Peraturan perburuhan kian mantab dengan lahirnya UU 12/1948 tentang kerja dan UU 23/1948 tentang pengawasan perburuhan. Dua produk hukum perburuhan itu sangat berwatak protektif terhadap hak-hak buruh. Di dalamnya terkandung muatan anti diskriminasi kerja, pembatasan jam kerja 40 jam seminggu, kewajiban pengusaha atas fasilitas perumahan untuk buruh, larangan memperkerjakan anak di bawah 14 tahun, jaminan hak buruh perempuan untuk cuti haid dua kali sebulan, dan sebagainya.

Sekali lagi, krisis moneter dunia berhasil menghambat pemantaban ideologi perlindungan kesejahteraan buruh di tanah air. Atas nama krisis internasional, Indonesia harus melakukan serangkaian pembaruan hukum perburuhan. Jelas siapa yang berkepentingan menentukan arah politik perburuhan Indonesia. Mereka adalah kekuatan Neo Liberalisme lewat jejaring bank-bank pembangunan multilateral, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan IMF. Selanjutnya, reformasi kebijakan perburuhan mulai berjalan dengan pengesahan tiga paket undang-undang buruh. Peraturan itu antara lain UU 21/2000 tentang serikat buruh, UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, dan UU 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Persoalan perburuhan segera menyeruak ketika UU 13/2003 memuat ketentuan kerja kontrak dan borongan, outsourcing, yang bertentangan dengan watak ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Para pemangku kepentingan percaya bahwa paket UU perburuhan mampu menciptakan suasana industri yang kondusif dan menarik investasi. Padahal ketentuan kerja kontrak dan borongan bertentangan dengan konstitusi dan pelaksanaannya tak konsisten. Misalnya soal hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 15, menyatakan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pekerja dan pengusaha berdasarkan kerja yang memiliki ciri-ciri adanya upah, perintah, dan pekerjaan. Namun dalam pasal yang lain, misalnya Pasal 66 Ayat 2, menyatakan bahwa antara perusahaan jasa pekerja disyaratkan ada hubungan kerja. Sementara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja hubungan hukumnya tak memenuhi unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan semangat kebersamaan yang diatur dalam konstitusi.

Meski UU 13/2003 sudah diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK), namun Judicial Review belum menemui titik terang. Tujuh orang hakim MK berpendapat bahwa kepentingan modal asing wajar dipertimbangkan secara bebas dan mandiri oleh pembuat undang-undang. Sedangkan dua hakim yang lain berpandangan bahwa kebijakan outsourcing dalam Pasal 64-66 UU ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja buruh yang sewaktu-waktu terancam PHK. Selain itu UU ketenagakerjaan jelas tak sesuai dengan pandangan perlindungan kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan pembukaan UUD 1945.

Sementara ini paket UU buruh ada dalam situasi tarik ulur menuju amandemen. Tarik ulur antara kepentingan ekonomi global dan usaha perlindungan buruh itu sendiri. Alih daya menjadi isu dunia ketika sistem ekonomi pasar mengalami krisis, dan negara sangat berkepentingan untuk melindungi hak-hak buruh. Persoalan akan semakin rumit jika negara digerakkan oleh kehendak ekonomi dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan mengabaikan perlindungan buruh. Selanjutnya, krisis ekonomi berhasil memosisikan buruh sebagai faktor produksi kapital di hadapan pemilik modal, dan semata-mata menimbangnya sebagai faktor produksi yang diperdagangkan. Sejarah telah mencatat bahwa hubungan buruh dan perusahaan yang berbasis ekonomi liberal sangat merugikan hak-hak buruh. Sehingga, selain negara, keberadaan asosiasi buruh berfungsi sebagai kelompok penekan, menata hubungan hukum antara buruh dan perusahaan supaya tak melanggar hak-hak buruh sesuai mandat konstitusi. [] Franditya Utomo.