Tags

, , , , , , ,


Timur-Tengah kini tengah membara. Tercatat dua pemimpin negara telah berhasil digulingkan. Di Tunisia, Ben Ali menyatakan pemerintahan dalam situasi darurat, dan ia memilih menyelamatkan diri ke luar negeri. Saat ini diktator itu tekulai lemah tak berdaya bak pesakitan. Seolah menyusul jejak Tunisia, Hosni Mubarak pada 11 Februari lalu menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan tampuk kekuasaan pemerintahan Mesir kepada militer. Para diktator itu tak kuasa membendung protes rakyat yang menginginkan perubahan.

Mesir adalah salah satu contoh negara di Timur-Tengah yang mengalami pergantian kekuasaan melalui tradisi kudeta militer. Di Asia Tenggara, nampaknya tradisi kudeta militer juga diwarisi oleh negara-negara berkembang. Di Indonesia, meski tak sepenuhnya mewarisi tradisi kudeta militer, namun kekuasaan yang diperoleh Suharto selama 32 tahun merupakan hasil kudeta militer atas pemerintahan Soekarno. Waktu itu Suharto berhasil mengkambinghitamkan kelompok kiri Indonesia dengan tudingan makar, kemudian memeroleh dukungan mahasiswa dan kelompok Islam. Suharto mulai membangun pemerintahan Orde Baru dengan citra militer yang tak demokratis.

Gejala militerisasi dalam tubuh pemerintahan nampaknya terjadi di berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang, terutama negara satelit Amerika. Nampaknya ada semacam benang merah antara kepentingan internasional Amerika setelah Perang Dunia II terhadap negara-negara di Eropa dan Asia. Namun kenapa harus memunculkan sosok pemimpin militer setelah perang usai dan negara-negara berada dalam situasi damai? Apakah pemerintahan sipil tak cukup dianggap berdaulat untuk menata negara? Bagaimana seharusnya hubungan militer-sipil ditempatkan dalam kerangka kenegaraan tanpa mengurangi aspek fungsional tentang ketahanan dan keamanan?

Kiranya tak banyak orang yang memiliki akses informasi cukup tentang seluk beluk militer dan kebijakan perang dalam sejarah Amerika Serikat, seperti yang Samuel P. Huntington miliki. Terlebih lagi kejelian menyusun analisis politik hubungan sipil-militer Amerika Serikat dari masa ke masa. Huntington menjadi salah satu orang yang paling berhasil melakukan terobosan analisis itu. Buku “Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil” (2003), nampaknya menjadi produk unggulan Huntington untuk meneorikan hubungan militer-sipil dalam kerangka demokrasi liberal Amerika Serikat. Tak hanya aspek teoritis yang ditawarkan penulis, tapi lebih pada alternatif hubungan militer-sipil serta perenungan sejarah perang dan peran militer dalam kehidupan masyarakat Amerika setelah perang usai.

Posisi militer di tengah kehidupan masyarakat, sangatlah ditentukan oleh sifat hubungan fungsional yang melekat padanya. Sebuah hubungan fungsional mengartikan jaminan ketahanan dan keamanan. Negara sebagai bentuk organisasi tertinggi memiliki mandat untuk mewujudkan jaminan keamanan bagi tiap warga negara yang tertuang dalam konsitusi. Untuk mencapai sebuah hubungan fungsional dibutuhkan mekanisme kontrol sipil berupa kebijakan politik pemerintah, dan militer yang berwenang menetapkan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan keamanan.

Huntington sedari awal sampai akhir tulisannya terus menerus menekankan pentingnya memaknai konteks hubungan militer-sipil beserta kebijakan politik yang diambil untuk menjawab situasi perang. Ia lebih khusus mengetengahkan Amerika Serikat sebagai model negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal, sembari melihat kesesuaian penerapan politik pemerintah sipil yang berdaulat dengan arah strategi yang diambil oleh institusi militer. Ia menggaris bawahi peran Angkatan Darat di dalam merangkai kepentingan militer-sipil untuk menjawab tiap kebutuhan perang, sebuah perang yang dilakukan atas dasar tujuan-tujuan politik, bukan tujuan-tujuan militer.

Pola politik sipil dan strategi militer sedari masa pra perang sipil sampai Perang Dunia II telah melahirkan pemikiran profesionalisme sebagai kualifikasi kontrol sipil. Menurut Huntington, militer adalah sebuah profesi, sama seperti pekerjaan seorang dokter dan pengacara yang membutuhkan keahlian. Untuk mewujudkan profesionalisme militer, dibutuhkan institusi-institusi militer yang profesional. Demi memudahkan analisisnya, penulis membuat semacam alat ukur berupa indeks sederhana tentang hubungan militer sipil berupa indikator “politik” dan “profesionalisme”, untuk mengukur kecenderungan militer menyikapi persoalan kenegaraan dan kemiliteran.

Melalui indeks itu, nampak hubungan militer-sipil saat pra perang sipil menunjukkan kecenderungan bahwa militer memilik wajah negarawan, bukan jenderal perang. Namun, ketika kelompok konservatif Amerika terjangkit sindrom pacifis, pemikiran ultra damai, militer cenderung menekankan aspek keperwiraan dalam kehidupan masyarakat sipil. Pembentukan akademi militer West Point dan Anapolis di Amerika bagian selatan, menjadi jawaban atas situasi damai yang mesti terus diarahkan pada persiapan perang. Pada praktiknya, saat masa damai, lulusan akademi itu banyak berkontribusi dalam dunia sipil. Semakin kelompok militer menjauh dari urusan politik pemerintahan, maka semakin profesional adanya. Sebaliknya, jika terlalu banyak militer yang berkarir di dunia sipil, maka kontrol sipil kurang berfungsi. Huntington terus berusaha memformulasikan temuan-temuannya untuk sampai pada kesimpulan awal tentang postur ideal hubungan militer-sipil Amerika Serikat.

Gagasan profesionalisme militer muncul di masa damai sebagai perwujudan kontrol sipil. Meski demikian, kaum konservatif masih berpandangan bahwa institusi militer adalah warisan peradaban kuno yang bar-bar, dan pemikiran tentang perang harus dibuang jauh-jauh. Pada titik itu Kongres menjadi sebuah lembaga “penengah” yang berfungsi mengompromikan kepentingan militer dan sipil dalam tubuh pemerintahan. Munculnya pemikiran Neo Hamilton, dan para filsuf angkatan laut yang bercorak liberal, mencoba menjembatani hubungan sipil-militer, menawarkan strategi politik eksternal yang mesti diambil sebagai kebijakan politik pemerintah Amerika. Misalnya, para pemikir aliran Neo Hamilton sangat mendukung jika Filipina menjadi bagian yang sah dari negara Amerika. Pandangan ini menerima reaksi yang beragam, terutama para pemikir konservatif yang justru menuduh militer bersikap agresif dan suka berperang.

Huntington memberi contoh ekstrim tentang praktik profesionalisme militer Jerman dan Jepang, dalam kerangka hubungan militer-sipil yang konstitusional. Menurut keterangan beberapa perwira yang dikirim ke Jerman untuk melakukan penelitian institusi militer, menurut mereka, tak ada tentara yang seprofesional Jerman. Hitler dan jendral-jendral Weimar tak terlalu suka dengan pemikiran akademis, ilmiah, yang berakhir pada politisasi strategi militer. Karena alasan itulah, tentara Jerman sangat profesional karena samasekali terpisah dengan kepentingan politik, dan hanya taat pada satu strategi dan tujuan-tujuan militer yang telah ditetapkan.

Lain halnya dengan tentara Jepang. Etika Bushido, samurai, dari peradaban feodal telah menjelma menjadi etika tentara di era moderen. Akibatnya, tiap tentara Jepang adalah para pejuang yang memberikan kesetiaannya pada seorang kaisar, sama seperti para samurai atau ronin yang taat pada seorang Daimyo atau Shogun. Etika tentara Jepang lebih mengapresiasi keberanian seorang tentara di medan peperangan, daripada disiplin yang berbasis pada strategi dan etika militer. Singkat kata, tentara Jepang tak membutuhkan kontrol sipil karena hubungan antara militer-sipil tergantikan dengan etika Bushido. Tentara Jepang tak membutuhkan profesionalisme militer, karena diktum samurai telah menempatkan tiap tentara pada posisi tertinggi sebagai pelayan Kaisar. Di tangan tentara Jepang, peperangan bermakna romantisme belaka.

Pencarian teoretis Huntington atas hubungan militer-sipil berhenti pada tiga pilar tradisi militer Amerika. Pilar teknisme yang berorientasi pada penguasaan teknologi, skill teknis, keahlian permesinan dan peralatan tempur. Pilar kedua, popularisme yang mengacu pada keberpihakan militer pada dunia sipil, pewujudan watak negarawan daripada watak Jendral perang. Terakhir, pilar profesionalisme yang benar-benar memurnikan gagasan tentang strategi perang dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan-tujuan fungsional, bukan tujuan politik.

Penulis merasa selalu membentur tiga hal itu, ketika ia mulai melangkah pada tiap babakan sejarah militer Amerika Serikat. Babakan baru tentang tentara profesional di masa damai. Menurutnya, “profesionalisme pada dasarnya merupakan reaksi dari kelompok konservatif melawan masyarakat liberal, bukan hasil sebuah gerakan reformasi konservatif umum di dalam masyarakat” (hlm. 257). Dengan demikian, anggapan kontrol sipil yang melekat pada profesionalisme militer sama sekali gugur di hadapan kaum konservatif. Namun, bukan berarti para pemikir militer semakin terasing dari dunia sipil, karena pengalaman Perang Dunia II menunjukkan bahwa Amerika berperang semata-mata bukan demi tujuan militer. “Tujuan jangka panjang Amerika Serikat bukanlah untuk mengalahkan Jerman dan Jepang, melainkan pembentukan suatu kekuasaan yang seimbang di Eropa” (hlm. 367). Bahkan, menurut Huntington, motivasi perang tentara Rusia di Eropa Timur tak bisa lepas dari tujuan-tujuan militer itu sendiri.

Huntington menawarkan perspektif, bukan solusi pragmatis soal hubungan militer-sipil. Proyek menelusuri jejak strategi militer di tiap fase sejarah militer Amerika Serikat, tak akan berhenti sampai bener-benar menemukan akar tradisi liberal dalam tubuh institusi militer, bukan tradisi militer yang konservatif. Hal ini penting, salah satunya untuk memberikan klaim sejarah, bahwa Amerika dulu dan sekarang merupakan sekumpulan tentara profesional bergagasan sipil. Tentara yang menjunjung tinggi profesionalisme sekaligus seorang negarawan. Tentara negarawan yang tak berhenti pada tujuan-tujuan militer, tapi memelihara hubungan politik sipil-militer secara institusional. Untuk itu institusi militer yang profesional tetap dibutuhkan untuk menyuplai terus menerus sumber daya militer, demi kepentingan masyarakat sipil. Keterangan final tentang sumber daya masyarakat sipil ada dalam dalam konstitusi, dan politik militer pada dasarnya hanya memberikan penegasan hak pada wilayah kewenangan strategis di peta politik internasional.

Mungkin berlebihan jika mengatakan tesis Huntington tentang hubungan militer-sipil di masa damai menjadi patron teori kepemimpinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahwa militerlah yang paling berkompeten untuk melaksanakan mandat konstitusi menjamin stabilitas politik dan ekonomi, mewujudkan ketahanan dan keamanan semasa damai. Namun, fakta sejarah menunjukkan tren, kecenderungan kepemimpinan militer di negara-negara berkembang sekitar akhir 60-an. Jika pemerintahan sipil berjalan minus kehadiran militer, maka harus dipastikan bahwa hubungan fungsional dan kebijakan pertahanan-keamanan tetap berada di tangan militer. Setuju? []

 

 

Franditya Utomo
Peneliti Forum Indonesia Moeda