Tags

, , , , , , , , ,


Tindakan pelarangan, intoleransi, sampai bentuk kekerasan terhadap kelompok minoritas mewarnai jejak demokrasi sepanjang 2010. Tak hanya negara yang berpotensi melakukan kekerasan, tapi masyarakat sipil juga. Yeni Wahid menegaskan hal itu dalam konferensi pers, peluncuran laporan akhir tahun kebebasan beragama-berkeyakinan dan intoleransi, Wahid Institute, Jakarta.

Selama ini Kepolisian dan pemerintah kabupaten beserta Polisi Pamong Praja berkontribusi terjadinya kekerasan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jika mengacu pada data pemantauan kebebasan beragama selama setahun terakhir, masing-masing institusi itu telah melakukan kekerasan sebanyak 31 kasus, atau sekitar 36 persen. Kasus pelanggaran kebebasan beragama-berkeyakinan selama 2010 mencapai 63 kasus, rata-rata 5 kasus perbulan.

Sedangkan tindakan intoleransi dan diskriminasi terjadi sebanyak 133 kasus, di 13 wilayah pemantauan. Jawa Barat dan Banten menduduki posisi puncak sebagai daerah yang paling tinggi tingkat intoleransinya. Setidaknya, telah terjadi 11 kali tindakan intoleran dan diskriminasi tiap bulan selama 2010. Bentuk tindakan intoleran dan diskriminasi tertinggi adalah pemaksaan dan pembatasan keyakinan, sebanyak 39 kasus atau sekitar 26 persen.

Pelaku dari masyarakat sipil, berdasarkan data pemantauan didominasi oleh ormas, kelompok terorganisir, dan individu. Yeni tak lupa menyampaikan bahwa FPI sebagai ormas berbasis agama menjadi pelaku intoleransi tertinggi. Sebaliknya, mereka yang menjadi korban adalah individu, dan jemaat gereja di berbagai daerah.

Namun, Wahid Institute juga mencatat ada sisi maju soal kebebasan beragama dan berkeyakinan di 2010. Misalnya kebijakan Gubernur Sulawesi Utara, Drs S H Sarundajang, secara tegas menyatakan tak mengijinkan FPI berada di wilayahnya. Selain itu pejabat kepolisian dan menteri dalam negeri juga berkomitmen akan menindak tegas kelompok yang mengatasnamakan ormas kemudian melakukan tindak kekerasan dan menjalankan sweeping semena-mena. Tercatat FPI dan FBR selama tiga tahun terakhir telah melakukan sebanyak 107 tindak kekerasan, atau satu kali aksi kekerasan dalam sepuluh harinya.

Satu hal yang mungkin terlupa dalam laporan rendahnya toleransi antarumat beragama selama 2010, adalah para perempuan yang menjadi korban dalam tiap aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Tingginya angka-angka korban tindak intoleransi dan diskriminasi di berbagai golongan, sebenarnya juga menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di tiap-tiap komunitas. Usulan dari hasil pemantauan selain mempertegas sikap aparat yang selama ini membiarkan kekerasan terjadi berulangkali, hendaknya juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi perempuan. Sehingga penegakan hak asasi tak buta Jender dalam tiap pengambilan kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. [] dit.