Tags

, , , , , , ,


“Ketakutan”. Satu kata yang mampu melahirkan situasi tanpa harapan, tanpa imajinasi, cita-cita, bahkan keinginan meneruskan hidup. Sebuah Culture of Fear. “Untuk melucuti culture of fear, perlu dilakukan transformasi budaya, salah satunya dengan metode rekonsiliasi,” ujar St. Sunardi di dalam diskusi bertema “peran perempuan menciptakan budaya perdamaian”, akhir Oktober lalu di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta.

Keadilan adalah kata kunci dari perdamaian. Tanpa ada keadilan, maka bisa dipastikan perdamaian hanya terjadi sepihak. Keadilan sebagai bagian dari proyek perdamaian pernah diintrodusir di era perang dingin dalam situasi kompetisi persenjataan yang gila-gilaan. Keadilan saat itu dibayangkan bisa mengatasi masalah kelaparan, penyakit menular, jaminan kesehatan anak, pendidikan di daerah-daerah miskin yang jauh dari memadai.

Perdamaian dalam situasi konflik atau setelahnya, membutuhkan keadilan untuk mengatasi budaya takut yang terlembaga sejak awal. Biasanya situasi setelah konflik memunculkan ultra pesimisme menyikapi hidup dalam diri korban. Keadilan mutlak menjadi hak korban untuk memeroleh kehidupan yang lebih baik setelah konflik usai. Perempuan pada satu sisi sangat berkepentingan untuk memelopori keadilan dan mengatasi budaya takut, karena ia memiliki pengalaman yang berbeda dalam memaknai rasa takut. Di dalam papernya, pengajar Universitas Sanatadharma Yogyakarta itu mengisahkan tentang pemberontakan seorang perempuan Yunani bernama Lisystrata, sebuah karya Aristophanes (410), atas budaya perang di negerinya.

Lisystrata berhasil mengobarkan pemberontakan, tepatnya aksi mogok berhubungan seks, lantaran para lelaki mereka yang tiada henti berperang. Lisystrata berkampanye dan berjuang meyakinkan teman-temannya untuk berhenti bersenang-senang dan melahirkan anak, sebaliknya memilih menghentikan budaya kekerasan. Pengalaman perempuan seperti Lisystrata adalah sebuah potret keberhasilan perempuan memaknai rasa takut di tengah budaya kekerasan dan situasi konflik.

Di Indonesia, situasi konflik dan budaya kekerasan terasa kian menguat seiring dengan pelembagaan entitas agama dan suku sebagai identitas politik di berbagai wilayah sebagai dampak Otonomi Daerah. Ketegangan horizontal antarkelompok, antar golongan, atau antaridentitas semakin meninggi ketika masing-masing kelompok kepentingan mulai mempersoalkan pengelolaan sumber daya lokal, masalah redistribusi politik dan ekonomi. Akhirnya, tantangan gerakan perempuan ke depan, seperti yang ditawarkan Mas Nardi, adalah kembali memaknai rasa takut dengan pengalaman perempuan, bersama-sama menciptakan keadilan dan perdamaian. [] Dit.