-Jakarta(05/08)- “Cita-cita PIL-NET bukan sekadar menjadi rumah aspirasi rakyat. Masyarakat korban pembangunan, korban perkebunan, dan korban pertambangan, tak saja bisa mengadukan kasusnya, tapi mereka sendiri yang nantinya berdaya dan mengadvokasi komunitasnya,” ungkap Patra M Zen dalam pernyataan pers 05 Agustus 2010, Hotel Harris, Jakarta.

Sekitar 150 orang pengacara dari 10 provinsi berkumpul bersama membentuk organisasi pengacara publik, publik interest lawyer network, disingkat PIL-NET. Sebenarnya PIL-NET sudah berjalan sebagai jaringan pengacara publik sejak tahun 2006. Tak seperti asosiasi advokat biasa yang lebih berorientasi privat-profit, PILNET lebih berorientasi publik dan gerakan sosial.

Maraknya kasus publik mulai dari ledakan tabung gas, penyerbuan rumah ibadah, aksi kekerasan ormas, sampai soal rekening gendut perwira Polri, telah menyatukan langkah para pengacara publik untuk menandatangani statuta bersama sebagai tanda keberpihakan pada persoalan rakyat. Selama ini pengacara-pengacara privat lebih suka menangani kasus-kasus perusahaan besar, klien-klien terkenal, bahkan tak segan menangani kasus korupsi. Akhirnya PILNET mencoba membuat landasan etik menjauhi nilai-nilai privat dan lebih berorientasi profit, melayani kepentingan korban, serta melakukan pendidikan hukum pada masyarakat.

Hak asasi manusia sebagai nilai unversal coba diusung PILNET dalam kerangka organisasi, meretas keadilan dan menginisiasi sistem hukum yang berpihak pada kepentingan publik. Dua hari sebelumnya, beberapa diskusi digelar terkait persoalan hukum dan hak asasi manusia dalam tren ekonomi global. Prof. Jimly Ashhiddiqie sebagai pembicara utama memberikan pandangan tentang lumpuhnya sistem keadilan dan tantangan para pengacara publik menegakkan HAM. Menurutnya,dua isu dunia sejak abad pertengahan yang masih terus diperjuangkan adalah isu HAM dan isu lingkungan. Bahkan, menurutnya, negara pelopor seperti Prancis pun merasa perlu mengganti kalimat konstitusi dengan seruan perlindungan pada lingkungan hidup.

Setidaknya, Indonesia memiliki konteks yang sangat kuat dalam hal lingkungan hidup dan penegakan HAM. Dua isu terakhir tersebut seolah menjadi duri dalam daging. Pelanggaran HAM dan pengerusakan lingkungan masih menduduki level kritis, nyaris tanpa solusi. Sebaliknya memunculkan ratusan aduan masyarakat korban penyerobotan lahan tambang, jeritan warga ahmadiyah yang selalu diganggu kelompok masyoritas, atau tangisan ibu-ibu yang selalu terancam di rumah akibat tabung gas yang bocor, PIL-NET ingin berada di sana, bersama mereka yang dirampas haknya. [] dit