Tags

, , , ,


Jakarta – Berawal dari dugaan rekening gendut Polri, kini, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum terancam digembosi. Rencana pengunduran diri salah seorang anggota Satgas, Inspektur Jendral Herman Effendy, menjadi indikasi bahwa sedang terjadi perpecahan internal. Jendral Edward Aritonang selaku juru bicara Markas Besar Polri juga membenarkan rencana pengunduran diri itu. Ia mengatakan bahwa Herman Effendy memilih mundur karena alasan pribadi tak sepaham dengan anggota Satgas lain, Deny Indrayana, terkait dugaan rekening gendut perwira Polri. Pun pula, alasan pengunduran diri bukan arahan dari Kepala Polri Jendral Bambang Hendarso Danuri. Menanggapi silang pendapat itu, Kuntoro Mangunsubroto selaku Koordinator Satgas menegaskan jika Herman sampai sekarang masih menjadi anggota Satgas (Media Indonesia, 03/08).

Sebenarnya, ketegangan antara Satgas dengan Polri dipicu soal dugaan rekening gendut beberapa perwira polisi. Akibatnya, dua institusi penegak hukum itu kerap bersilang pendapat. Saat dimintai keterangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husain mengatakan bahwa tindak lanjut dari laporan PPATK sangat tergantung pada kemauan penegak hukum mau mengusut atau tidak (Kompas, 02/08). Polri sendiri memaklumi hasil pemeriksaan PPATK atas 17 rekening dari 23 rekening perwira Polisi yang terbukti mencurigakan. Akhirnya, Kepala Pusat PPATK itu pun mengakui jika selama ini PPATK berinisiatif mengusut dugaan pencucian uang dengan menyerahkan hasilnya kepada penyidik.

Perselisihan wewenang memeriksa anggota Polri oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berawal ketika Denny Indrayana selaku Sekretaris Satuan Tugas, berencana memanggil perwira tinggi Polri yang diduga memiliki rekening mencurigakan pertengahan Juni lalu. Menanggapi imbauan itu, Kapolri mengatakan bahwa rencana pemanggilan perwira Polri bukanlah domain Satgas. Seolah tak mau kalah, melalui pesan pendek Denny Indrayana mengutarakan bahwa Presiden telah menegur Kapolri karena tak tegas menyikapi soal dugaan rekening gendut itu (Tempo, 01/08). Di tempat lain, suara dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat mulai terdengar dari Komisi Hukum yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan menyelesaikan polemik Satgas-Polri.

Masyarakat pun menanggapi polemik antara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Polri. Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, tak percaya jika mundurnya Herman Effendi tanpa arahan dari Kapolri. Hal serupa terjadi saat Polri menarik penyidikannya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Polemik antara Satgas dan Polri bisa jadi tak berlarut-larut jika Presiden segera mengambil kebijakan. Publik saat ini sedang menunggu sikap Presiden menyelesaikan perseteruan di lembaga yang dibentuknya sendiri. [ ] dit.