Tags

, , , , , , ,


I think we—especially those of us who consider ourselves politically progressive and opposed to all forms of oppression—have been too quick to assume that feminism and multiculturalism are both good things which are easily reconciled.”

Menguji adalah sebuah proses lanjutan, sebuah fase penarikan simpulan sementara (hipotesis), kemudian mengelaborasinya menjadi bagian dari gagasan (discourse) yang sedang dikembangkan. Susan Moller Okin (1999), dalam tulisan “Is Multiculturalism Bad for Women?” sebenarnya sedang melakukan proses itu. Namun Okin tak sekadar menguji, tapi juga memberikan penilaian lebih jauh tentang kemungkinan-kemungkinan atau ketidakmungkinan terjadinya dialektika feminisme dan multikulturalisme. Dalam tulisannya, Okin melihat praktik Multikulturalisme di negara-negara liberal sebagai atribut: pemberian hak-hak kelompok, atas nama sebuah budaya minoritas yang harus dilindungi dari kepunahan.

Ia pun segera menyadari adanya aspek partikular dari Multikulturalisme, ketika gagasan tersebut mencoba menyapa kritik-kritik Feminisme atas “praktik-praktik kultural” dari berbagai macam kebudayaan. Menurutnya, apapun konsep yang terlahir dari rahim liberalisme dengan sendirinya nilai yang diinternalisasi juga adalah nilai-nilai liberalisme. Mustahil sebuah kelompok hak-haknya dibatasi, atau sebaliknya, harus diberikan perlakuan khusus karena alasan-alasan tertentu. Menurutnya, Multikulturalisme telah terperangkap dalam logika sederhana ini.

Jika hal itu terjadi, menurut Okin, maka yang sebenarnya yang sedang muncul hanyalah sebuah klaim belaka. Pembenaran tentang sebuah kondisi minoritas yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan adanya perlakuan khusus, dan pengakuan hak-hak kelompok. Ini yang Okin sebut sebagai praktik Multikulturalisme berbasis liberal yang tak konsisten.
Okin tak berhenti pada asumsi-asumsi yang bersifat skeptis saja. Ketidakkonsistenan kebutuhan-kebutuhan indvidu yang terbangun dalam alam demokrasi liberal telah menggiringnya melihat lebih jauh apa sebenarnya motivasi dari budaya-budaya minoritas atau-agama-agama yang berbenturan dengan norma kesetaraan jender.
Kritik sederhana atas relasi jender dan budaya yang terjadi di ranah privat, bersifat personal, reproduktif, serta memberikan kaitan erat dengan situasi sosial yang lebih luas tercermin dalam kasus kekerasan yang dialami perempuan dalam tradisi Poligami. Selanjutnya kritik sederhana Okin berlanjut dengan pertanyaan mengenai “hak-hak kelompok” (group rights), seputar “pembelaan liberal”, dan “apakah multkulutralisme bisa menjadi bagian dari solusi”.
Praktik kultural menjadi ekspresi dari pelaksanaan hak kelompok dimana di dalamnya ada hak individu (perempuan) yang rentan dengan praktik kekerasan. Selain itu praktik penggunaan hak kelompok telah memberikannya privileges sebagai bentuk proteksi sosial. Misalnya kasus Poligami di Prancis, klaim hak kelompok untuk mengatur mereka sendiri telah dijamin oleh politik representasi, atau telah dibebaskan dari hukum positif yang berlaku. Menurut Okin, praktik Poligami di Prancis harus lebih dikontekstualkan dan tak sekadar mengafirmasi gagasan poligini yang kemudian dikualifikasi sebagai hak kelompok yang serta merta harus dilindungi.

Mengenai hak-hak kelompok yang selalu dipergunakan untuk melegitimasi praktik-praktik kultural tertentu, menurut Okin, sebenarnya memiliki poros budaya yang sama: budaya patriarki. Kultur minoritas yang menjadi klaim hak kelompok, lebih patriarkal daripada tradisi-tradisi lainnya. Mempertahankan kultur minoritas sama artinya dengan meneguhkan hak kelompok. Dengan melegitimasi praktik kulutral, maka sebenarnya sebuah tradisi tersebut terus memperbaiki sistem kontrol atas anggapan baik dan buruk tentang perilaku perempuan. Jelas, kebutuhan hak-hak kelompok bukanlah dalih tunggal untuk melindungi kepentingan individu saja, namun untuk senantiasa merevisi efektivitas sistem kontrol atas tubuh perempuan. Kontrol yang meniscayakan perempuan selalu tersubordinasi dan terdomestikasi oleh kepentingan laki-laki.

Mengenai pembelaan liberal, atas kritik praktik hak-hak kelompok, sebenarnya tak pernah secara jelas mengarah pada relasi budaya dan jender, dimana perempuan di dalamnya mengalami kerentanan mengalami diskriminasi seksual. Pembelaan liberal itu menengarai bahwa budaya minoritas membutukan privileges, karena bisa jadi karena budaya minoritas mengalami pembatasan kultural yang menegasikan kehormatan dan kebebasan anggota kelompoknya. Singkatnya, dengan privileges budaya minoritas diasumsikan akan mampu meraih kesetaraan.

Pembelaan liberal menyandarkan argumentasinya pada “nilai kebebasan” yang menuntun budaya minoritas memeroleh privileges dan kesetaraan. Namun, kelompok yang mengklaim membutuhkan privileges harus mampu mengelola kelompoknya dengan menyadari adanya prinsip-prinsip liberal, sebaliknya bukan melanggar basis kebebasan kelompoknya dengan menempatkan “pembatasan internal” padanya, pembatasan berupa diskriminsi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan orientasi seksualitas.

Karena hak-hak kelompok tersebut dilahirkan dalam tekanan subkultur alam masyarakat liberal, maka budaya pendiskriminasian tidak bisa memberikan konteks bagi kebebasan individu untuk berkembang seperti yang diharapkan paham liberalisme. Di akhir analisis Okin tentang kelompok minoritas dan pandangan multikulturalisme, berpendapat bahwa:

It is by no means clear, then, from a feminist point of view, that minority group rights are “part of the solution.” They may well exacerbate the problem.

Ia beranggapan jika selama ini sebagian dari kelompok feminis, terutama yang progresif dan menentang atas segala bentuk penindasan, telah terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa feminisme dan multikulturalisme adalah dua hal yang baik, dan mudah untuk mempertemukannya menjadi sebuah gagasan.

Multikulturalisme jelas bukanlah solusi yang baik untuk mengatasi persoalan kesetaraan dan keadilan jender yang sedang diperjuangkan kaum feminis, karena terbukti hak-hak kelompok dan perlakuan spesial atas budaya minoritas telah menimbulkan berlangsungnya praktik kekerasan terhadap perempuan.

Sebenarnya perempuan sedang berupaya penuh bernegosiasi dengan keberadaan hak-hak kelompok itu. Sebuah hak yang tidak mengkampanyekan hak-hak perempuan, sebaliknya justru berpotensi mencederai kepentingan perempuan. []