Tags

, , , , ,


 

jurnal srinthil edisi 16

jurnal srinthil edisi 16

Permintaan maaf Mayor Jendral Mansergh atas provokasi tentara Inggris kepada warga Tionghoa miskin di Surabaya, terbukti berhasil memulihkan situasi ekonomi saat itu. Warga Tionghoa miskin dituduh melakukan pencurian di gudang makanan milik tentara Sekutu. Atas dasar tuduhan itu banyak warga Tionghoa yang ditawan. Akhirnya mereka serentak melakukan aksi mogok pada tanggal 10-13 Januari 1946, sebagai respon tindakan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa serta perlakuan rasialis atas pembagian kebutuhan pokok antara warga kulit putih dan warga Tionghoa. Mereka yang melakukan aksi mogok adalah orang-orang di Pasar Pabean dan Songoyu yang bekerja sebagai pedagang, buruh, dan karyawan. Aksi pecinan itu membuat pasokan logistik tentara Sekutu, komunitas Eropa, dan masyarakat Surabaya menjadi terhambat. Ekonomi Kota Surabaya lumpuh total.

 

Perlakuan rasialis dan diskriminatif kepada warga Tionghoa yang tinggal Indonesia, menjadi cermin masyarakat kolonial yang tersekat dengan politik identitas etnis. Pun, komunitas Tionghoa kerap menjadi ‘kambing hitam’ politik kekuasaan di negeri ini. Mereka selalu terseret dalam arus pergolakan politik sejak masa kolonial hingga era reformasi. Identitas Tionghoa totok dan peranakan pernah menjadi perdebatan serius, terkait dengan kepentingan nasional RRT dan Indonesia. Nasionalisme Cina daratan dengan ideologi komunis, mengklaim bahwa seluruh keturunan Cina-Tionghoa adalah warga negara Cina, rakyat Tiongkok. Situasi perang dingin semakin memperkuat rasa nasionalisme RRT, mereka mengirimkan kapal-kapal ke Indonesia untuk menampung orang-orang Tionghoa yang tak bisa tinggal sebagai penduduk: WNI. Kebijakan nasionalisasi membuat orang-orang Tionghoa di Indonesia tak bisa menempati daerah pedesaan, mereka dipaksa untuk keluar pindah ke kota-kabupaten dan hanya bisa bekerja sebagai pedagang, bukan petani.

RRT dan RI memiliki asas kewarganegaraan berbeda: RI ius soli dan RRT ius sanguinis. Akibatnya –sejak dwi-kewarganegaraan yang disahkan menjadi UU No. 2/1958– banyak warga Tionghoa memiliki kewarganegaraan ganda. Perbedaan asas pewarganegaraan tersebut yang menjadi awal permasalahan kependudukan di tanah air. Salah satunya masalah penduduk Tionghoa yang tak berkewarganegaraan (stateless). Bagi warga Tionghoa yang menegaskan status kewarganegaraannya harus menyertakan kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), meskipun statusnya jelas WNI.

Di perkotaan mereka terkonsentrasi di suatu tempat untuk melakukan aktivitas perekonomian, sebuah daerah yang kerap dituding eksklusif –memang efek tersebut yang diinginkan setiap rezim yang berkuasa– sering disebut sebagai daerah pecinan. Pecinan menjadi cara untuk tetap dapat bertahan hidup berdampingan dengan etnis lain dalam sebuah sistem pengelolaan keragaman etnis. Setidaknya konsep pecinan itu dilegitimasi oleh pemerintah (kolonial) sejak diterapkannya sistem wijkenstelsel pada tahun 1866, untuk mempermudah sistem pengawasan dan keamanan. Di Surabaya, tempat yang ditunjuk sebagai wilayah permukiman orang Tionghoa antaralain di sebelah timur Jembatan Merah, daerah di sepanjang aliran Sungai Mas seperti Kapasan, Kembang Jepun, Panggoeng, Songoyudan, Bibis, dan Bongkaran. Wilayah orang-orang Tionghoa itu tepat berada di depan kantor residen Surabaya.

Kawasan Surabaya Pusat dengan beberapa kecamatan seperti Genteng, Simokerto, dan Tegalsari, merupakan daerah yang dihuni oleh komunitas Tionghoa miskin, biasanya mereka tinggal di sepanjang sempadan Sungai Kali Mas. Mereka adalah generasi pewaris kemiskinan dan dilema kewarganegaraan. Lany (43 tahun) dan Giok Bi (60 tahun) adalah perempuan Tionghoa miskin generasi pertama dan kedua yang merasakan pahitnya diskriminasi dalam memperoleh hak kewarganegaraan dan pelayanan kependudukan. Tidak mudah bagi mereka untuk bertahan hidup pada struktur paling bawah piramida sosial dengan minoritas berlapis: perempuan, tionghoa, miskin, bukan muslim –Konghucu, Kristen, atau Katolik– dan tanpa kewarganegaraan (stateles).

Beragam cara mereka tempuh sekadar untuk memiliki KTP, KK, atau akte kelahiran. Langkah menuju pintu WNI terhalang palang birokrasi, regulasi kependudukan yang tak menjunjung tinggi keberagaman etnis, dan identitas Cina sebagai identitas sosial yang mulai menyebalkan. Mereka mencoba menciptakan celah untuk menerobos, dimulai dengan kesadaran berorganisasi, berupaya mendialogkan permasalahan kepada masyarakat secara luas, dan menyiasati berbagai aturan kependudukan yang membelenggu. Pecinan yang didiami perempuan-perempuan Tionghoa miskin di Surabaya, bukan sekadar tempat berdagang, tapi lebih menyerupai simpul sosial yang siap merespon setiap kekuatan dominan yang mencoba mengintervensi mereka.