Politik keterwakilan perempuan di legislatif, nampaknya segera akan mendorong para jurnalis untuk lebih berpihak pada wakil-wakil perempuan yang maju sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah menjelang pemilu 2009.


Pada suatu hari, Pak De diundang menghadiri acara perumusan modul training jurnalis di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta Selatan. Sebuah rumah makan khas Sunda. Meski acara itu diadakan di hari libur, Pak De nampaknya tidak mau melewatkannya begitu saja. Disamping perlu, Pak De kebetulan belum pernah makan masakan khas Sunda. Jadi, hari liburnya kali ini diisi dengan diskusi dan wisata kuliner. Lumayan, sambil menyelam, sekalian nyicip masakan Sunda. Dasar Pak De.

Sebenarnya Pak De nggak terlalu ngeh masalah pembuatan modul. Soalnya di kantor, Pak De sehari-hari cuma bisa bikin TOR dan TOR. Selebihnya, blog yang ia geluti. Mungkin juga sedikit hobi fotografi, jepret gambar sana-sini, terus ngeblog lagi. Tapi ia yakin jika pertemuan hari ini, bisa membuka pemikirannya tentang peran serta jurnalis dalam pemenangan pemilu dan keterwakilan perempuan dalam politik.

Rumah makan itu terlihat mewah, tapi menurut penjelasan panitia penyelenggara, harganya miring banget. Nampak hadir para penggede, aktivis perempuan, beberapa perwakilan NGO internasional, dan jurnalis dari media massa cetak maupun elektronik. Siang itu pembahasan modul diabdikan untuk mengawal keterwakilan perempuan pada pemilihan-pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah. “Dengar-dengar Presiden juga kok,” ujar Pak De yakin.

“Nah, teman-teman sekalian terimakasih atas kedatangannya, semoga pertemuan kita kali ini bisa maksimal,” sambut tuan rumah, awali sesi diskusi.

Beberapa orang pentolan media seperti Ninuk Pambudy, atau Ati Nurbaiti –jurnalis perempuan harian Jakarta Post itu datang di akhir sesi diskusi– terlihat aktif memberi masukan demi kesempurnaan modul untuk jurnalis di tanah air.  

“Modul ini untuk jurnalis yang benar-benar wartawan lapangan, atau jurnalis yang posisinya sebagai pengambil kebijakan di medianya?” tanya salah seorang redaktur senior sebuah harian terlaris di ibukota. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, si empunya modul menimpali, jika sebelumnya, maksudnya modul 1, menjelaskan siapa-siapa saja jurnalis yang dimaksud dalam training. Modul ke-2 yang berorientasi mempersiapkan jurnalis untuk terlibat dalam mengawal pemenangan perempuan dalam politik itu membayangkan bahwa jurnalis yang dimaksud adalah wartawan-wartawan lapangan yang biasa melakukan kerja-kerja liputan atau reportase. Fokusnya di kota Makasar dan Surabaya. Mereka sebelumnya adalah peserta training modul pertama yang lebih berorientasi memperkuat perspektif gender.

Sejenak Pak De termenung. Gak masalah kalau perempuan berhasil masuk dalam struktur legislatif, atau menjadi kepala daerah. Tapi hendaknya kita juga mesti hati-hati. Apakah keterwakilan perempuan dalam politik, benar-benar mewakili permasalahan dan kepentingan yang berpihak pada perempuan. Seperti pencalonan walikota di Banten beberapa waktu yang lalu. Konon kabar, istri penyanyi rock era 80-an yang ikut pencalonan walikota di Banten itu mengusung isu pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Nah, itu kan justru membelenggu perempuan toh. Kening Pak jadi tambah berkerut.     

Peran jurnalis untuk mengawal pemenangan perempuan dalam pemilu 2009, juga berarti keberpihakan jurnalis terhadap permasalahan dan kepentingan perempuan secara umum. Dalam hal ini, perempuan hadir dalam ruang politik tidak sekadar bermakna politik perwakilan identitas seksual saja. Lebih dari itu, perempuan dalam politik adalah representasi gender beserta problem-problem sosial-politik yang melingkupi. Masalah buruh perempuan, buruh migran, KDRT, dan masih banyak lagi permasalahan perempuan yang mesti banyak mendapatkan fokus kebijakan politik.     

Modul training itu harus bisa mengkerangkai permasalahan mendasar itu. Bukan hanya berhenti pada pemenangan wakil perempuan, dan abai pada substansi permasalahan gender. “Lah, kalau pemimpin atau anggota dewannya perempuan, tapi pola berfikirnya masih “laki-laki”, trus kebijakan yang berpihak kepada perempuan itu seperti apa ya,” gumam Pak De. Jangan-jangan kalau jurnalis ikut mengawal keterwakilan perempuan di ranah politik, nanti tambah seneng aktivis parpolnya. Soalnya dapet kampanye gratis. Makanya konstituen juga mesti dilibatkan, dan tahu bahwa kepentingannya benar-benar terwakili. [ ]