Tags

, , ,


https://i1.wp.com/tonilkota.googlepages.com/gam13.jpg

perempuan GAM

Struktur geopolitik Aceh berpengaruh dalam sejarah perebutan kekuasaan dengan mengikutsertakan perempuan pada posisi-posisi strategis.

 

Membaca sejarah Aceh dan melihat peran perempuan dalam lintasan peradaban Sumatra, seakan melihat pada sebuah kaca benggala: perempuan menjadi poros peradaban di ‘bumi rencong.’ Poros yang menggerakkan seluruh lini kehidupan masyarakat Aceh, yang siap merespon semua bentuk kekuatan yang menghampiri, melawan, dan tidak mau dikalahkan. Patut diketahui bahwa poros ini dikemudian hari memiliki kontribusi dalam membentuk entitas ke-Aceh-an dan ke-Islam-an yang menjadi landasan komunal masyarakat di sana.

Sebelum menelisik lebih jauh eksistensi perempuan Aceh dan kontribusinya pada peradaban, sekiranya penting untuk mengetahui sejarah Aceh dalam pemerintahan monarki, Iskandar Muda, dan melacak akar konflik yang terjadi sepanjang abad meliputi Aceh pada paruh pertama abad ke-17 sampai akhir abad ke-19. Pemahaman akar konflik Aceh bersifat pararel dengan konflik Aceh kekinian yang lebih bersifat politik praktis antarkepentingan, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan RI. Sebuah konflik antarkepentingan (antarentitas) yang coba diselesaikan melalui pendekatan kekerasan (militer) sebagai solusi konflik –meski diketahui bahwa perjanjian Helsinki menandai nota kesepahaman tentang perdamaian di Aceh.

Buku berjudul “Kerajaan Aceh (Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636) (2006)” karya Denys Lombard, menjadi pengantar yang signifikan untuk memahami entitas kebudayaan Aceh yang dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor geopolitik yang melahirkan sistem perdagangan dan sistem pemerintahan di Aceh. Sebagai literatur yang representatif mendukung penelitian antropologi atau etnografi tentang Aceh, buku ini bisa menjadi dokumentasi sejarah sosial-budaya Aceh karena dilengkapi dengan catatan lapangan yang memadai, narasi yang runtut, dan informasi yang detail.

Sebelum mulai membahas lebih lanjut tentang pemerintahan Iskandar Muda, Lombard memulai tulisannya dengan uraian mengenai kondisi objektif Aceh sebagai kota pelabuhan yang sarat dengan perdagangan, namun juga tidak lepas dari permasalahan geografis. Semua pelaut yang datang ke Aceh pada abad ke-17 berpendapat bahwa kota Aceh sukar didarati dan kurang menyenangkan. Jalan masuk satu-satunya untuk mencapai kota adalah sungai. Sungai yang membelah kota Aceh berfungsi sebagai pusat kegiatan. Aceh mempunyai kehidupan yang tenang dan penuh kegiatan. Pusat-pusat kehidupan umum adalah pasar dan masjid. Selama abad ke-14 M, pembudidayaan baru masuk ke bagian utara Sumatra, seperti perkebunan lada dan peternakan ulat ulat sutra.

Aceh merupakan kota pedagang dan baru kemudian menjadi daerah yang menggabungkan kampung-kampung yang diatur sebagai federasi. Sultan Iskandar Muda mempunyai pengawas-pengawas di ladang padi pinggiran kota yang luas dan gubernur-gubernur setia di kota sepanjang pantai.

Aceh dalam seluruh basis kegiatan niaganya dan kemungkinan untuk mempertahankan hidupnya bergantung pada faktor-faktor luar. Lada dan beras yang harus dibawa ke pelabuhan, para budak yang harus diantar sampai ke sawah di pedalaman, serta saingan-saingannya yang harus dikalahkan karena kalau tidak kapal asing akan mencari muatan di pelabuhan lain.

Supaya bisa mengendalikan atau mengalahkan semua saingannya, Aceh memerlukan armada dan tentara yang ulung. Angkatan bersenjata Aceh terdiri dari Armada laut, pasukan gajah, pasukan kuda, pasukan meriam, dan infanteri atau angkatan darat. Sudah sejak akhir abad ke-16 semua penjelajah mencatat besarnya armada Aceh. Ada salah satu dari kapal terbesar dari armada Aceh yang dijuluki ‘Cakra Dunia,’ panjangnya bisa mencapai 100 meter (400 jengkal), di atasnya berdiri 3 tiang besar, meriamnya lebih dari 100 buah dengan pengolahan yang nyaris sempurna. Di daratan kekuatan Aceh yang utama adalah pasukan gajah. Jumlah gajah tersebut mencapai 900 ekor dan sudah dilatih sebagai gajah perang yang terbiasa dengan dentuman meriam dan api. Mengenai pasukan kuda, meski keberadaan kuda sebatas untuk melengkapi keperluan serdadu peronda, bagi Iskandar Muda, menjadi penunggang kuda yang baik merupakan soal kehormatan. Untuk angkatan darat, Iskandar Muda mampu mengerahkan sekitar 40.000 laki-laki Aceh seketika, jika hendak melancarkan perang.

Pada waktu Iskandar Muda naik tahta, musuh muncul dengan bermacam-macam wajah. Di Sumatra sendiri pengawasan harus diadakan atau dipertahankan atas pelabuhan-pelabuhan dagang saingannya yang selalu siap memberontak yaitu, Pasai, Pidie, Tiku, Pasaman, Deli, dan Aru. Setelah menjadi sultan, Iskandar hanya punya satu rencana: mengalahkan Malaka. Setelah menaklukkan Johor, pada tahun 1615 ia menantang armada Portugis yang dipimpin oleh Miranda dan Medonca. Pertempuran laut pun pecah dan dimenangkan oleh kapal-kapal Aceh. Untuk melancarkan konfrontasi kedua dengan portugis, Iskandar menyiapkan sekitar 400 kapal, dikelompokkan mengelilingi kapal Induk ‘Cakra Dunia’ yang dinaikinya. Akan tetapi dalam konfrontasi dengan portugis yang ke dua ini, Iskandar Muda harus menelan kekalahan. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1629 dan dimenangkan oleh portugis itu, menjadi pertempuran besar terakhir antara Aceh dan bangsa Portugis.

Periode paruh pertama abad ke-17 pemerintahan Iskandar Muda sering dianggap sebagai puncak kejayaan, periode terjadinya pembaruan-pembaruan besar, keberhasilan-keberhasilan besar, perang yang terbilang banyak dan seringkali gilang gemilang melawan orang portugis di Malaka.

Akar Konflik Aceh

Setelah pemerintahan Iskandar Muda mencapai puncak kejayaan (1607-1636) dan mengalami kekalahan melawan Portugis, untuk memastikan agar tidak terjadi tirani oleh pemerintah pusat, kerajaan Aceh mendudukkan empat raja perempuan di atas singgasana berturut-turut (1641-99). Buku karya Anthony Reid “Asal mula konflik Aceh, dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 (2005),” menjadi pijakan penting untuk mengetahui peta konspirasi penjajah kolonial dalam menguasai perdagangan di selat Malaka, sekaligus menjadi sumbu utama konflik di Aceh. Memang, buku yang ditulis oleh Reid ini adalah buku berdasar pada disertasi 40 tahun lalu. Akan tetapi dengan sumber utama arsip Eropa (Inggris dan Belanda), buku ini menjadi penting untuk mengetahui bahwa perang sabil melawan portugis di malaka pecah secara alamiah dari asal usul kerajaan Aceh.

Pola kehidupan politik Aceh sebenarnya dibentuk oleh masa kemunduran setelah zaman keemasan (Iskandar Muda). Kekuatan dagang Belanda memecah kerajaan Aceh setelah Iskandar muda wafat. Penang adalah tempat lain di luar Aceh yang menjadi pusat perdagangan yang menarik bagi bangsa asing (Inggris) dan menjadi medan perebutan sultan-sultan Aceh. Selama masa kekuasaan raja-raja perempuan, kesultanan Aceh menciut menjadi sekadar lambang, kekuasaannya hanya dapat dirasakan di pelabuhan dan ibu kota saja.

Namun, bukan berarti mudah bagi Belanda untuk mengukuhkan kekuasaanya di ‘bumi rencong’ itu. Reid mencatat beberapa alasan mengapa Belanda mengalami kesulitan untuk menaklukkan sekaligus menguasai perdagangan di sepanjang pantai timur Sumatra. Pertama, ekspansi Belanda bertumpu pada besar laba daerah jajahan dan pada waktu yang bersamaan, Prancis, Amerika, terutama Inggris menjadi saingan dagang. Kedua, Belanda dan Inggris memiliki perjanjian dagang pada tahun 1824 mengenai jaminan kemerdekaan Aceh, yang menjadi politik demarkasi oleh Belanda kepada Inggris –Inggris melakukan serangkaian provokasi kepada beberapa penguasa (sultan) di Aceh untuk saling berebut pengaruh politik. Ketiga, Batavia tidak bisa menjangkau secara politik dan ekonomi pada wilayah Aceh dengan segala keterbatasannya. Keempat, Aceh terus menerus mengkonsolidasikan kekuatannya dengan bangsa lain.

Sebuah asumsi dasar yang mutlak mengapa terjadi perebutan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai timur Aceh oleh kekuatan kolonial, karena saat itu produksi lada Aceh jumlahnya mencapai setengah dari lada yang ada di dunia. Selain itu, menguasai selat Malaka sama artinya dengan menguasai seluruh jalur perdagangan. Singkat kata pelabuhan-pelabuhan lada: Asahan, Batubara, Serdang, dan Deli menjadi salah satu basis konflik antara Aceh dengan Belanda, serta persaingan antara Belanda dengan Inggris.

Belanda tidak bisa langsung mengokupasi Aceh karena terikat perjanjian dengan Inggris, oleh karena itu Batavia sangat benci Aceh karena menolak pengaruhnya, baik dari sisi politik maupun perdagangan. Sehingga penggunaan kekerasan nampaknya tidak bisa dihindari dan Perjanjian Siak 1858 menjadikan Inggris berkuasa untuk memonopoli wilayah pantai timur Sumatra, serta menjadi pemicu ekspedisi Belanda ke negeri bawahan Siak –ekspedisi Belanda dengan 1400 serdadu pada kerajaan-kerajaan bawahan Siak.

Gerak maju kompeni ke wilayah pantai timur Sumatra membuat Aceh menggalang bantuan/dukungan ke Turki-ottoman. Di samping itu beberapa tokoh penting seperti Tengku Arifin juga melakukan negosiasi dengan negara Amerika, belakangan bangsa Italia juga tertarik dengan negeri penghasil lada terbesar itu. Italia mencoba mendirikan sebuah penjara di Singapura. Akhirnya Belanda pun tidak bisa terus berpendirian untuk ‘menyelesaikan’ Aceh dengan jalan damai. Unjuk kekuatan, keperkasaan armada perang adalah satu-satunya jalan untuk menaklukan Aceh.

Agresi Militer Belanda: Sebuah Kekalahan Moral

Belanda mendarat di pantai timur Aceh dengan kekuatan 3000 serdadu. Mereka mengalami pertempuran dan perlawanan paling sengit dalam sejarah perangnya. Dalam agresi militer Belanda yang pertama ini ada beberapa catatan penting yang menyangkut konflik dan kedaulatan Aceh: pertama, Belanda terbukti telah menyalahi perjanjian dengan Inggris (1824) yang berkaitan dengan perjanjian Internasional, dimana kemerdekaan rakyat Aceh dijamin dalam perjanjian itu. Kedua, Inggris mengklaim otoritas atas Aceh dan mengenakan embargo senjata pada Belanda berdasarkan hukum perang yang ada. Ketiga, Belanda terus melakukan lobby politik secara internasional untuk tetap mengukuhkan kedaulatannya atas Aceh sampai memutuskan untuk melancarkan agresi militer untuk kedua kalinya.

Dalam agresi pertama ke Aceh ini, Belanda mengalami kekalahan mutlak, mereka menarik mundur pasukan dari kota Aceh. Selanjutnya, sebelum melakukan agresi yang kedua, Belanda mulai melancarkan serangkaian blokade perdagangan di wilayah perairan Aceh dan Singapura. Otomatis blokade ini akan merugikan Inggris sebagai pedagang. Oleh karena itu sekali lagi, agresi Belanda yang kedua adalah sebuah bukti otentik tentang drama perebutan, konspirasi kekuatan asing yang menjadi latar belakang atau sejarah konflik di Aceh.

Kedatangan Belanda dalam sebuah rangkaian pendekatan kekerasan atau agresi militer ke Aceh telah melibatkan segenap daya upaya. Penyerangan Belanda yang kedua tersebut, membuat rakyat Aceh benar-benar terkonsolidasi. Penyerangan Belanda telah menyulut rasa nasionalisme dan keagamaan rakyat Aceh. Dan menjadi sebuah catatan penting pada agresi ke dua ini, peran ulama lebih menonjol ketimbang para sultan, terutama Sultan Mahmud yang terkenal suka berkompromi dengan Belanda. Para ulama mengeluarkan fatwa jihad untuk berperang melawan Belanda. Mungkin kali ini keberuntungan sementara berpihak pada serdadu Belanda, karena dapat menduduki benteng di Aceh Besar akibat wabah kolera yang dibawanya dari Batavia. Dengan menduduki banteng di Aceh besar Van Swieten (pemimpin misi itu) beranggapan telah berhasil menaklukkan rakyat Aceh yang tersebar di pegunungan. Penaklukan kraton Van Swieten ini ternyata semu belaka, karena setelah ia berupaya untuk mengakhiri perang di Aceh, pada saat itu bala tentaranya telah terkepung di kutaraja. Rakyat Aceh belum kalah!

Perempuan Aceh

Aceh mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Iskandar Muda yang dilanjutkan oleh Iskandar Thani, sampai Aceh secara berturut-turut dipimpin oleh sultan-sultan perempuan. Namun sayangnya di bawah kepemimpinan raja-raja perempuan ini, kekuasaan Aceh hanya sebatas menjadi simbol saja. Karena terbukti setelah ditandatanginya perjanjian Siak, dan perjanjian Sumatra (1871) Belanda dengan leluasa memecah belah Aceh dan menguasai perdagangan di kawasan pantai Sumatra.

Aceh mengalami ketegangan politik antara kaum ulama dan uleebalang mengenai kepemimpinan perempuan dalam sebuah pemerintahan. Akan tetapi Syaifatuddin Syah, salah seorang ratu Aceh berhasil meyakinkan kaum ulama dengan menyitir pendapat seorang agamawan Tengku Abdurrauf Singkel atau Syiah Kuala bahwa, agama adalah sebuah urusan personal dan harus ada pemisahan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Pandangan ini cukup mewakili fase liberalisasi pemikiran yang mengemansipasi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Di dalam struktur adat di Aceh seorang Teuku biasanya adalah seorang laki-laki (pengaruh dari Timur-Tengah). Akan tetapi seorang pengajar bernama Teuku Fakinah menganjurkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang Teuku. Heroisme perempuan hanya menjadi deskripsi akan tetapi kurang menjadi pemicu bagi proses emansipasi pada masa selanjutnya. Meski demikian, religiusitas perempuan Aceh tetap berlangsung dalam proses rekonstruksi masyarakat Aceh dalam bentuk-bentuk sosial budaya.

Permasalahan identitas perempuan Aceh dan masyarakat Aceh pada umumnya, merupakan sebuah benturan kebudayaan dan kepentingan politik kekuasaan yang menandai sebuah pola resistensi dan narasi perlawanan dalam sejarah yang panjang. Pada masa orde lama, Soekarno menyatakan Aceh sebagai daerah istimewa, di sisi lain Aceh juga menyatakan sebagai negeri yang merdeka dan berdaulat di bawah panji-panji Daud Beureueh. Pun, generasi setelahnya, teuku Hasan Tiro menyatakan berperang pada pemerintahan NKRI, disusul dengan keberadaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 1989-1999 sampai masa pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1999-2000. Puncaknya, Aceh tertimpa bencana tsunami pada tahun 2004 yang meluluhlantakkan sendi-sendi peradaban bangsa Aceh, dan mengundang simpati masyarakat Internasional.

Politik Identitas Perempuan Aceh

Sejarah Aceh memang ditulis dengan tinta emas, dan memiliki kisah kepahlawanan (perempuan) yang tiada dua –meski sekarang semua itu tinggal cerita saja. Padahal peran perempuan dalam bangunan kultural masyarakat Aceh sangat penting dalam menysosialisasikan nilai, gagasan tentang entitas ke-Aceh-an, dan ke-Islam-an. Hal ini ditunjukkan dengan syair Nyawoung, yakni sebuah senandung lagu yang biasa dinyanyikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Isi syair Nyawoung ternyata tidak lepas dari nilai perjuangan, perlawanan terhadap kekuatan asing yang menindas. Nyawoung adalah sebuah gagasan besar tentang kemerdekaan dan kedaulatan dengan berjihad, memerangi penguasa yang menindas. Jika ada asumsi lain bahwa syair Nyawoung memiliki kontribusi menyosialisasikan budaya kekerasan, sekiranya patut dikoreksi ulang. Karena dengan melihat konteks sejarah konflik yang panjang di Aceh, maka syair-syair yang bertemakan perjuangan seperti Nyawoung muncul sebagai modus perlawanan dan siasat kultural masyarakat Aceh untuk membebaskan diri dari penindasan. Dalam hal ini, perempuan mengambil bagian yang sangat penting, mewariskan api perjuangan rakyat Aceh.

Buku berjudul “Politik Identitas Perempuan Aceh (2005)” karya Edriana Noerdin mencoba membedah permasalahan identitas perempuan Aceh dalam konteks penyertaan dan peminggiran (ekslusi) dari sejarah sosial Aceh. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan sejarah lisan Aceh, penulis mencoba melakukan pembacaan terhadap sejarah peran perempuan dalam teks Hikayat Perang Sabil. Sebagai salah satu pemikir feminis di tanah air, penulis mencoba mengamati bagaimana proses peminggiran perempuan dengan tubuh perempuan sebagai arena pergulatan kekuatan-kekuatan yang bersifat patriarkis di Aceh: GAM, ulama, dan militer Indonesia.

Penulis menggunakan istilah “the simbolic bearers of the colectivity’s identity and honour, untuk melihat bagaimana kekuatan GAM, ulama, dan militer Indonesia memanipulasi identitas perempuan Aceh untuk kepentingannya masing-masing. GAM melihat perempuan Aceh sebagai pembawa panji-panji identitas dan kehormatan kolektif, dalam hal ini adalah kolektifitas masyarakat muslim Aceh. Di lain sisi, militer Indonesia juga melihat perempuan Aceh sebagai simbol kehormatan masyarakat Aceh. Dari sudut pandang militer Indonesia, melakukan kekerasan terhadap perempuan Aceh merupakan sarana untuk melancarkan teror dan penghinaan untuk membantu mereka menghancurkan perlawanan orang Aceh.

Baik ulama maupun GAM, saat ini, berupaya membangun nasionalisme berlandaskan Islam untuk meraih dukungan rakyat dan menggunakan perempuan Aceh sebagai simbol kekuatan Islam di Aceh. Simbol ini diperlukan untuk mendorong kesatuan yang lebih kuat antarsesama pemeluk Islam agar dapat melawan pemerintahan pusat dan militer Indonesia. Perempuan Aceh dikonstruksikan sebagai simbol kebangsaan tetapi hak-hak mereka untuk mengambil keputusan diabaikan.

Penulis beranggapan bahwa telah terjadi pola penyingkiran peran perempuan Aceh secara konstitutif oleh kekuatan berideologi laki-laki. Hal ini disebabkan diskursus gender di Aceh telah memasuki domain nasionalisme dan ideologi Islam, pada akhirnya menyeret tubuh perempuan sebagai arena pemaknaan. Perempuan disertakan dengan cara tertentu sehingga mereka dapat didorong ke posisi yang tertindas untuk melayani kepentingan politik phak-pihak yang dominan. Perempuan ditundukkan pada penafsiran tertentu akan Al-Quran untuk menyimbolkan kekuatan politik gerakan nasionalis berlandaskan Islam. Ulama berperan mengintepretasikan Al-Quran, dan GAM membantu membuat perempuan Aceh tunduk pada peranan yang telah ditentukan oleh para ulama.

Dalam hal ini penulis menawarkan gagasan bagaimana menyiasati modus penyingkiran perempuan yang bersifat konstitutif (menyertakan perempuan dalam konteks tertentu untuk kepentingan tertentu). Salah satunya dengan melakukan perlawanan pada tingkat bahasa, yaitu dengan melakukan dekonstruksi gagasan nasionalisme dominan, gender, dan Islam. Kemudian dengan kerangka gagasan hak asasi manusia (HAM), perempuan Aceh bisa melakukan rekonstruksi atas peran dan sejarah serta kontribusinya di ‘bumi rencong.’

Hikayat Perang Sabil merupakan fakta sejarah bahwa perempuan Aceh mampu berjuang dengan gagasan ke-Aceh-an, nota bene bukan gagasan yang diimpor dari Barat. Di sisi lain konsolidasi perempuan Aceh (Duek Pakat Inong Aceh) yang pernah dilakukan pada pertengahan bulan Februari tahun 2000, merupakan cermin pengambilalihan simbol-simbol kekuasaan yang dulunya dikuasai oleh laki-laki. Sebagai pemikir feminis, penulis tidak lupa mengingatkan untuk tetap melihat kerangka HAM sebagai kerangka nilai universal yang mampu mengemansipasi kesadaran perempuan Aceh untuk menentang praktik diskriminasi yang terlembagakan. Perempuan Aceh juga harus berani untuk menentang simbol laki-laki yang tercermin dalam simbol agama, politik, dan sosial karena mereka, perempuan Aceh, juga memiliki hak yang sama untuk menafsirkan simbol-simbol itu.

Sejarah yang panjang tentang perebutan pengaruh kekuasaan di Aceh mulai dari perdagangan yang menjadi basis konflik, perang melawan Portugis, perang melawan Belanda, sampai perang antara milisi (GAM) dengan militer Indonesia, telah mengikutsertakan perempuan dalam seluruh kaitan kepentingan. Bencana tsunami menjadi peristiwa pembeda atas semua konflik yang telah terjadi, dan lebih kontlempatif (humanisme) untuk disikapi oleh masing-masing kelompok kepentingan. Ke depan, perempuan Aceh yang menjadi poros peradaban, masih didaulat untuk kembali menafsirkan peran beserta seluruh kolektifitas sejarahnya.

Franditya Utomo

* Tulisan ini sudah diterbitkan sebelumnya di Jurnal Srinthil edisi 15, “Jejak Negosiasi Perempuan Aceh,” di rubrik Timbangan Pustaka.