Tags

, , , , ,


“Sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menetukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.”
–UU NO 8/1992, Pasal 1 Angka (4)

Jakarta 10/04/2008 Launching buku “Ketika Sensor Tak Mati-Mati” yang diselenggarakan di aula utama FISIP Universitas Nasional beberapa waktu lalu, menghadirkan sosok sineas muda Riri Riza dan Heru Hendratmoko Ketua Umum AJI (Aliansi Jurnalis Independen) sebagai narasumber. Buku berupa kumpulan tulisan itu mengetengahkan situasi perfilman beserta problematika sensor di Indonesia. Terbitnya buku setebal 197 halaman itu menandai keresahan sebagian insan jurnalistik dan pegiat perfilman atas otoritas moral lembaga sensor. Karya-karya film dan publikasi media massa sering dianggap tidak layak untuk dikonsumsi publik.

AJI merupakan salah satu lembaga yang tujuan berdirinya adalah merespon kultur rezim orde baru yang represif terhadap kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Sebagai seorang jurnalis, wajar jika di dalam forum Heru menyatakan untuk menolak keberadaan lembaga sensor di Indonesia. Selanjutnya, Heru lebih banyak bercerita tentang wajah sensor film di Indonesia.

Sejarah sensor film di Indonesia mencatat perubahan bentuk dan orientasi sesuai konteks zaman. Sekitar tahun 1925-an film yang beredar adalah film hiburan dan film propaganda. Saat itu perkembangan bisnis film bumiputra melahirkan lembaga pengawas ABIF (Algemeen Nederlandsch Indisch Film). Selanjutnya, di zaman Jepang film menjadi media doktrin, melawan hegemoni Barat. Kelahiran lembaga sensor di era Orde Lama bertujuan untuk menjaga kebudayaan Indonesia dari pengaruh Hollywood. Seterusnya, dengan dalih ancaman komunisme, Orde Baru menyusun sederet kriteria sensor dan memperkuat legitimasi serta otoritas lembaga sensor film sebagai lembaga ‘kebenaran’.

Pengertian sensor yang disebutkan dalam UU No 8/1992, merupakan sebuah proses yang membatasi hak untuk menyampaikan informasi dalam bentuk film yang didefinisikan sebagai media komunikasi massa. PP No 7/1994 mengatur keanggotaan Lembaga Sensor Film (LSF) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Komposisi 45 orang anggota LSF yang diangkat oleh presiden, adalah sejumlah wakil pemerintah dan tokoh masyarakat (pilihan pemerintah), dan selama 3 tahun dapat diangkat kembali tanpa aturan pembatasan. Namun, perubahan paradigma tentang sensor terjadi ketika Departemen Penerangan dibubarkan di masa pemerintahan Gus Dur.

Sebagai seorang sineas muda yang kerap merasa dirugikan oleh LSF, Riri Riza mengutarakan pendapatnya bahwa Indonesia sudah saatnya meninggalkan bentuk sensor untuk beralih pada lembaga klasifikasi. Di dalam beberapa film garapannya ‘GIE’ (2005) atau ‘3 Hari Untuk Selamanya’ (2007), Riri merasa karya film yang dibuatnya bernilai rendah secara edukasi atau moral dihadapan LSF. Misalnya, di film GIE ada adegan berciuman selama 7 detik antara Soe Hok Gie (Nikolas Saputra) dengan lawan mainnya, dianggap tidak sesuai dengan perangai Gie yang sebenanya di film yang mengambil setting tahun 60-an itu. Kemudian pemotongan adegan Yusuf dan Ambar saat menggunakan narkotika, film ‘3 Hari Untuk Selamanya’, LSF menganggap seks dan narkoba sebagai hal buruk dan bernilai rendah. Padahal yang diinginkan oleh para sineas sebagai pemohon agar filmnya bisa ditonton khalayak, adalah segmentasi penonton, atau klasifikasi film.

Kekhawatiran dari pihak produsen film dan sinetron mengenai efesiensi LSF menghadapi pesatnya industri film dalam negeri, bisa dipahami ketika melihat tim dan komposisi LSF saat ini. Menurut pandangan sineas seperti Mira Lesmana, “struktur LSF tidak efesien bahkan bisa memperlambat industri, LSF tampak kewalahan menghadapi banyaknya produk yang harus disensor” (Tempo, April 2008). Sementara itu, dari sekian banyak produk film dan sinetron yang masuk LSF, masih banyak adegan yang memang harus disensor, terlewat untuk dipotong. Misalnya adegan kekerasan anak-anak yang lolos di sinetron televisi. Saat ini para pegiat film dan sineas muda yang tergabung dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI) mencoba menggugat kinerja LSF ke Mahkamah Konstitusi.

Agaknya, tawaran lembaga klasifikasi untuk menyudahi rezim sensor di Indonesia patut dipertimbangkan. Secara stuktural anggota lembaga klasifikasi, seperti yang sudah diterapkan di negara-negara maju, adalah perwakilan dari orang yang berkecimpung di industri perfilman. Anggotanya dipilih melalui fit and proper test. Pun, tidak memotong adegan, tetapi menetapkan aturan film yang ketat menurut klasifikasi anak, remaja, dan dewasa. Menurut Riri penonton Indonesia sudah cukup dewasa untuk memilih. Jadi, kenapa tidak? (dit)