Tags

, ,


img_0025.jpg

konferensi pers KDRT komnas perempuan

Jakarta -07/03/2008- Komnas Perempuan gelar konferensi pers dengan agenda “catatan kekerasan terhadap perempuan 10 tahun reformasi.” Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ninik Rahayu beserta tiga orang anggota, dihadapan pers menjelaskan perjalanan Komnas Perempuan selama 10 tahun terakhir. Ada kemajuan dan kemunduran dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan (KTP). Data tahun 2007 menunjukkan adanya 25.522 kasus KTP yang ditangani oleh 215 lembaga, termasuk institusi penegak hukum, rumah sakit, dan organisasi masyarakat pengada layanan.

img_0026.jpgLembaga yang paling banyak menangani kasus-kasus KDRT adalah Pengadilan Agama. Kasus yang sering ditangani adalah penelantaran ekonomi dalam perkara gugat cerai. Di dalam konferensi pers, wakil ketua komnas perempuan menjelaskan bahwa Pengadilan Agama banyak menyumbang data-data KDRT. Sayangnya, Pengadilan Agama belum menggunakan UU PKDRT sebagai acuan hukum.

Kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di dua daerah, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Hal tersebut berkenaan dengan lembaga pengada layanan relatif banyak di wilayah Jawa. Catatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengalami pelonjakan cukup tajam pada tahun 2005 dan 2007.

Dari seluruh jumlah kasus KDRT, bentuk penelantaran ekonomi paling banyak dicatat oleh Pengadilan Agama sebanyak 6.212 kasus. Menyusul kemudian kekerasan psikis sebanyak 1.582 kasus.

img_0027.jpgTerkait dengan catatan kekerasan terhadap perempuan 10 tahun reformasi, Komnas Perempuan mengajukan 12 rekomendasi umum untuk penanganan dan penghapusan kekrasan terhadap perempuan. Beberapa hal yang mengemuka dalam praktik kekrasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan merekomendasikan membuat rencana aksi untuk mendorong pengembangan mekanisme pertanggungjawaban dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Lebih jauh Komnas Perempuan juga merekomendasikan gerakan perempuan perlu mengembangkan strategi yang komprehensif untuk penguatan kapasitas organisasi perempuan (dit).