Tags

, , ,


fay-blog01.jpg

Hilmar Farid

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), baru saja memilih, mengesahkan anggota baru. Komisi paripurna komnas perempuan telah memilih 13 anggota untuk masa kerja 2007-2009, tiga di antaranya dipilih dari komisi paripurna periode sebelumnya, 2003-2006.

Pemilihan anggota komisi paripurna mensyaratkan keberagaman pada komisi-komisi nasional HAM. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, termasuk dari lingkungan akademisi, lembaga keagamaan,organisasi massa, aktivis, ahli hukum, dan HAM. Nama-nama baru itu rencananya segera disampaikan kepada Presiden RI.

Pemilihan calon anggota komisi paripurna komnas perempuan dilakukan oleh tim independen, mereka bekerja sejak bulan Mei lalu. Pemilihan calon anggota komisi paripurna Komnas Perempuan, oleh tim independen, sidang paripurna, nota bene adalah komisi paripurna tahun lalu sempat menjadi isu yang menarik. Pasalnya, dengan mekanisme pemilihan itu, komisioner telah memilih sendiri dirinya untuk menjadi anggota komisi.

Berkenaan dengan mekanisme pemilihan calon anggota komisi paripurna Komnas Perempuan, salah seorang anggota tim independen, Hilmar Farid, melihat secara normatif komisioner memilih dirinya sendiri menjadi anggota sudah sesuai dengan AD/ART. Meski demikian, keberadaan tim independen berupaya merepresentasikan pemilihan calon anggota sebagaimana mestinya dipilih oleh lembaga lain. Hal itu pun menurutnya sudah sangat demokratis jika dibandingkan dengan keanggotaan Komnas HAM yang terlampau politis, sarat dengan kepentingan partai politik.

Mengenai isu yang diusung, menjadi agenda kerja komisi paripurna Komnas Perempuan periode 2006-2009, Hilmar menegaskan, masih berupaya memasukkan isu kekerasan terhadap perempuan. Ancaman terbesar perempuan Indonesia, adalah kekerasan yang berbasis pada agama dan etnisitas. Komunalisme menjadi masalah besar, hal tersebut menjadi pertimbangan dalam pemilihan anggota komisi. Komunalisme muncul dari meningkatnya pluralitas kultural. Untuk itu, agenda komnas perempuan ke depan, lebih pada mencari, menangani problem komunalisme. Hal tersebut adalah bagian dari politik kultural, tidak hanya mencari representasi politik saja. Agenda politik tersebut lebih diutamakan daripada advokasi hukum yang bersifat legal (dit).