Tags

, , , , ,


memorySebuah peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh manusia, adalah sebuah strategi untuk mempertahankan dan melestarikan hidup, layaknya seekor laba-laba yang membangun sarang dengan jaring-jaringnya. Akan tetapi, terkadang manusia harus membayar dengan mahal sebuah peradaban baru yang diciptakannya.

Piramida Mesir yang berdiri di atas nyawa ribuan budak pekerja –yang mayatnya terkubur di bagian paling bawah piramida– pembukaan jalur darat di pulau Jawa di awal abad ke-19 oleh pemerintahan Kolonial yang menelan ribuan pekerja, adalah salah satu bukti bahwa peradaban sebuah bangsa mengadopsi aspek represi dalam membangun sebuah tatanan masyarakat.

Peradaban represif adalah istilah yang berasal dari wacana filsuf Jerman terkenal, tokoh terkemuka Mazhab Frankfurt, Herbert Marcuse dalam bukunya, Eros and Civilization (1970). Istilah itu dipakainya untuk mengkritik peradaban Barat. Sumber represi itu menurut Marcuse ada dua macam. Pertama, tata hukum yang penuh larangan dengan ancaman hukuman. Hal Ini berasal dari unsur kebudayaan Yudeo yang kemudian dilunakkan oleh ajaran Cinta Kasih Kristiani. Sumber kedua, sistem teknoekonomi yang dilahirkan pada zaman modern yang merupakan buah hasil ilmu pengetahuan sekuler dan teknologi. Dua unsur kebudayaan itu telah membentuk peradaban yang represif. Sebenarnya wacana Marcuse itu sebenarnya bersumber dari teori kepribadian Sigmund Freud yang melihat struktur kepribadian manusia. Struktur kepribadian tersebut terdiri atas tiga komponen, yaitu id (naluri jasmaniah kebinatangan), superego (nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama dan tradisi), dan ego yaitu bagian tengah dari kepribadian yang rasional dan dalam kesadaran. Ego Berbeda dengan id dan superego yang bekerja melalui bawah sadar (unconsciousness) manusia. Dalam teori Freud, superego itu mengontrol dan sering pula merepresi id. Jika represi tersebut berlebihan, hal itu akan menghasilkan neurosis atau penyakit kejiwaan. Namun, sebaliknya jika manifestasi superego itu juga berlebihan, hal yang sama akan terjadi.

Tetapi, teori psikoanalisis yang menjadi pijakan analisis Marcuse bukan pada wilayah psikiatri atau medis. Akal budi yang merepresi basic instinct versi Marcuse adalah sejarah peradaban manusia yang tidak menghadirkan unsur cinta (eros), akan tetapi sejarah peradaban yang selalu ekuivalen dengan gagasan dan konsep tentang kerja yang cenderung represif.

Manifestasi Represi

Sebuah sejarah adalah narasi kekuasaan dominan yang menjadi keniscayaan zaman. Kekuasaan yang beroperasi secara sistemik melahirkan sistem politik dan kebudayaan yang hadir sebagai mekanisme kontrol masyarakat. Homogenisasi kebudayaan yang akhirnya melahirkan manusia yang berdimensi satu (birokratisasi massa) menjadi salah satu manifestasi peradaban yang represif. Yang diamati oleh Macuse tentang akal budi yang merepresi basic instinct adalah peradaban akan melahirkan kekerasan yang bersifat laten. Hadirnya kamp konsentrasi, kasus-kasus pemerkosaan, adalah manifestasi represi akal budi terhadap basic instinct. Sebenarnya teropong Marcuse terhadap peradaban Barat dengan pijakan analisis kritis pada sejarah kekerasan, juga bisa digunakan untuk melihat manifestasi represi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Di Indonesia, peristiwa 65 adalah sebuah situs sejarah politik yang penting untuk melihat lahirnya sistem politik dan kebudayaan yang menjadi sumber represi.

Di dalam buku Kembang-Kembang Genjer (2006), Fransisca Ria Susanti mencoba menguak memori kolektif para aktivis Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang menjadi korban setelah peristiwa 65. Dari 13 orang perempuan yang menjadi sumber tulisan, tidak semuanya merupakan aktivis Gerwani ataupun simpatisan PKI, di antaranya ada beberapa perempuan yang harus mengalami serangkaian penderitaan lantaran suka dan sering menyanyikan lagu genjer-genjer. Hampir semua perempuan tersebut diinterogasi, kemudian mengaitkan antara lagu genjer-genjer yang dinyanyikan dengan peristiwa 65. Lagu genjer-genjer yang dipopulerkan oleh Bing Slamet sempat booming di era 60-an. Lagu tersebut mengisahkan kehidupan masyarakat Banyuwangi dalam menyiasati kemiskinan dengan genjer-genjer sebagai makanan, untuk bertahan hidup pada masa pendudukan Jepang.

Harus diakui bahwa apa yang dilakukan oleh penulis Kembang-Kembang Genjer, adalah sebuah sumbangan besar bagi perkembangan dunia jurnalistik di tanah air. Penulis menggunakan metode penulisan bertutur atau narasi diri, self, untuk bisa menjangkau ingatan masa lalu yang sarat dengan penderitaan dan kesedihan. Penulis berhasil melampaui problema penuturan atas pengalaman pahit yang dirasakan oleh subjek wawancaranya. Biasanya seorang narasumber akan memiliki kecenderungan menutup diri dan introvert, ketika ada pertanyaan yang mencoba menggali masa lalu yang menyedihkan. Di dalam buku Kembang-Kembang Genjer, penuturan para korban kekerasan militer itu menjadi sebuah narasi sejarah penindasan perempuan pada masa berakhirnya rezim Soekarno dan awal kebangkitan junta militer Soeharto.

Berawal dari tewasnya tujuh orang Jenderal Angkatan Darat dan tuduhan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi dalang di balik pembunuhan tersebut, Soeharto berhasil meyakinkan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah tertanda 11 Maret, yang kemudian digunakan sebagai alat politik untuk menghabisi kekuatan berhaluan kiri di Indonesia. Pemuda Rakyat dan Gerwani, dituding sebagai pelaku ritual tarian harum bunga, pada saat peristiwa terbunuhnya para jenderal itu.

Santernya pemberitaan oleh pihak militer bahwa Gerwani dan Pemuda Rakyat sebagai eksekutor pada malam 30 September 1965, telah membangkitkan amarah massa untuk memburu para simpatisan PKI. Gerwani sebagai organisasi perempuan yang visioner dan merupakan yang terbesar di Indonesia, mengalami kehancuran ketika militer mulai melakukan pembantaian sistemik atas “kaum merah”. Dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia (1999), Saskia E. Wieringa menjelaskan praktik represif dari militer dan kekuasaan Orde Baru untuk membungkam dan menghabisi Gerwani secara total. Saskia mencoba menerapkan analisis perspektif gender untuk melihat ornamen sejarah yang terpahat di atas monumen lubang buaya. Menurutnya permasalahan gender tidak hanya terlihat dalam proses ekonomi dan sistem pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, ia melihat sejarah perempuan di Indonesia dalam berbagai definisi gender yang berfungsi sebagai produk regulasi sosial oleh aktor-aktor kekuasaan: militer, politik dan agama. Gerwani sebagai organisasi perempuan yang paling progresif saat itu menimbulkan “kecemasan” di kalangan militer dan konservatif. Mereka takut suara perempuan yang sangat kuat yang direpresentasikan Gerwani akan mengebiri kekuasaan, dan kecemasan itu diterjemahkan dalam fantasi aneh tentang pengebirian para jenderal dalam peristiwa 65. Ilusi tentang kekejaman Gerwani menjadi basis pembantaian gerakan perempuan terprogresif di Indonesia. Kampanye fitnah seksual militer 1965-1966 atas kekejaman Gerwani, telah memosisikan kemandirian sosial-politik perempuan yang diasosiakan dengan perbuatan dan kebiadaban serta kecabulan di monumen Lubang Buaya. Memori pedih atas peristiwa kekerasan terhadap para anggota Gerwani tersebut tertuang dengan jernih dalam Kembang-Kembang Genjer.

Ingatan Perempuan yang Tertindas

Mungkin kisah sedih yang diceritakan oleh para perempuan dalam Kembang-Kembang Genjer, tidak akan pernah terlintas di benak kaum perempuan saat ini. Jangankan menjadi anggota Gerwani atau Pemuda Rakyat, atau bahkan anggota serta simpatisan PKI, pada saat itu cukup dengan menyayikan lagu genjer-genjer orang bisa langsung diciduk aparat. Sperti halnya Sumilah, yang menjadi korban salah tangkap dan diciduk lantaran suka melantunan lagu genjer-genjer.

Penangkapan, penyiksaaan, dan interogasi yang lebih nampak seperti teror, menimbulkan derita batin dan luka yang mendalam. Penyiksaan tidak berhenti pada saat dimana mereka disiksa dan dituduh terlibat peristiwa 65, pada saat anak-anak mereka tumbuh, derita batin kian membayang tatkala sang anak menayakan: “bu apakah Gerwani sekejam itu, menyilet dan memotong kemaluan para jenderal?” Hal itu dialami oleh Sumiyarti (Mamik) yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Sebagai seorang Katolik yang teguh, ia bertekad membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang, serta menjelaskan kepada mereka bahwa cerita tentang penyiksaan para Jenderal oleh Gerwani itu tidak benar. Akan tetapi Mamik masih beruntung karena anak sulungnya tumbuh menjadi seorang aktivis organisasi sosial di Belanda, bahkan si bungsu berhasil menjadi Imam, Pastor Katolik dari Ordo Prodjo. Banyak perempuan yang saat peristiwa penangkapan itu terjadi adalah seorang ibu yang harus membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab dan cinta. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika anak-anaknya sendiri menganggapnya sebagai perempuan kejam dan amoral? Sampai saat ini Sukinah –seorang istri dari suami yang diduga terlibat dengan peristiwa 65– harus menerima tudingan sebagai pelacur oleh anak laki-laki dan anak perempuannya.

Penyiksaan atas perempuan-perempuan tersebut tidak hanya meninggalkan luka fisik, akan tetapi telah mengalienasi mereka dari lingkungan sosial bahkan keluarga mereka sendiri. Memori buruk akibat tudingan sebagai perempuan “ganas” yang amoral, kemudian diperlakuan dengan tidak manusiawi, menjadi sebuah narasi ketertindasan dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Bagi Umi Sarjono yang kini berumur 82 tahun yang kebetulan adalah salah satu pimpinan Gerwani, perjuangan baginya belum selesai. “Aku belum mau mati sebelum melihat ada organisasi wanita seperti yang kita punya dulu”, ujarnya. Gerwani adalah sebuah organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di ruang publik. Gerwani memusatkan perhatiannya pada pembelaan hak-hak perempuan sebagai ibu, pekerja dan warga negara, memperjuangkan hak-hak untuk hidup, kesejahteraan dan pendidikan. Secara garis besar, Gerwani merupakan sampel organisasi perempuan yang representatif untuk menandai progresifitas perempuan di era kemerdekaan. Karena pada masa penjajahan Belanda, perempuan Indonesia atau perempuan pribumi (de inlandse vrouw) masih dianggap sebagai liyan atau other.

Perempuan Hindia dalam Kesenjangan Peradaban

Kolonialisme negara-negara Barat atas bangsa Timur, telah melahirkan praktik orientalisme, pe(liyan)an yang tiada berkesudahan. Gagasan untuk memberadabkan dunia Timur tidak lebih dari sebuah hasrat orientalis dalam meneguhkan kuasa pengetahuan Barat. Dunia Timur menjadi sebuah laboratorium diasporik yang berfungsi tunggal, menjaga kelanggengan deferensiasi ras dan tradisi antara masyarakat borjuasi Barat dengan pribumi Timur. Bukan hanya sekadar peradaban yang sarat dengan represi kultural, akan tetapi purifikasi nilai adiluhung peradaban Barat di dunia Timur dengan bungkus pemberadaban. Menjadi sebuah kenyataan sejarah, jika di dunia Barat terjadi kontestasi dan perebutan domain kekuasaan di negara-negara koloninya. Dalam hal ini bangsa Belanda menunjukkan upaya strategis demi menunjukkan eksistensi bangsanya di mata negara-negara Eropa, dengan mentahbiskan semangat diasporik di negara jajahannya. Semangat diasporik yang ditunjukkan bangsa Belanda dalam buku karya Frances Gouda, Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherland Indies 1900-1942 (1995) (terj. Serambi), adalah sebuah upaya pembuktian bangsa Belanda kepada masyarakat Eropa atas keberhasilannya mendeseminasi gagasan kolonial di negara jajahannya. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang terkenal dengan semangat pluralisme agama dan politik, serta sangat lentur dengan tradisi Kanon (sekulerisme toleran) (hal.14), tiba-tiba menjadi begitu diskriminatif dan rasis dalam menerapkan praktik pembaratan di Hindia Belanda?
Sebagai seorang sejarawan yang mempelajari kebudayaan di Asia Tenggara, Gouda di dalam bukunya berhasil melacak praktik kolonial yang diasporik di Hindia Belanda pada rentang waktu 1900-1942, bersumber pada tradisi Belanda sebagai kaum pelayar. Beberapa hal yang menjadi fokus Gouda justru melihat praktik diseminasi gagasan kolonial dari sisi relasi gender, antara perempuan Eropa dengan perempuan pribumi dalam hal jenis kelamin bawahan dan ras superior serta hubungannya dengan laki-laki Eropa yang memperistrinya. Lebih jauh Gouda juga mempertanyakan kesadaran perempuan Eropa terdidik untuk “mengangkat” derajat para inlandse vrouw dengan mendirikan sekolah-sekolah perempuan Jawa dan Bali pada awal abad ke-20.

Mungkin bisa dikatakan jauh dari progresifitas seperti yang dilakukan oleh Gerwani di era kemerdekaan, praktik kolonial yang bersumber pada tradisi diasporik Belanda, telah membentuk kesenjangan peradaban di Hindia Belanda. Perempuan pribumi sengaja didik menjadi ibu (domestikasi) dengan tata cara feodal hirarkis untuk mengabdi pada kepentingan kolonial. Apa yang dituliskan Kartini dalam surat-suratnya, memang merujuk pada kontradiksi keperempuanan Eropa dan pribumi (Jawa), yang menyiratkan pembaratan dalam cita-cita Kartini. Akan tetapi, justru hal tersebut yang melanggengkan feodalisme –khususnya suku Jawa– yang menopang keberhasilan Belanda atas negeri yang menjadi koloninya. Dengan demikian Hindia Belanda benar-benar mewarisi model birokrasi paling feodal turunan dari semangat diasporik bangsa pelayar itu. Dalam relasi gender, praktik pe(liyan)an terus berlanjut. Perempuan Eropa selalu menjadi yang superior di atas semua inlandse vrouw. Perempuan pribumi bisa saja tiba-tiba diambil menjadi gundik laki-laki Eropa, untuk kemudian melahirkan anak berdarah indo, merawat serta membesarkannya sendiri. Struktur patriarki yang diasporik ini sangat relevan dengan kepentingan manajerial Belanda di negeri koloninya. Pembelahan struktur sosial di Hindia Belanda yang mensyaratkan pembagian fungsi kerja, semakin memosisikan perempuan pribumi sebagai elemen penting dalam relasi produksi dalam konteks ekonomi.

Dengan demikian sempurnalah Hindia Belanda sebagai ornamen peradaban diasporik Belanda, yang menjadi proyek kolonial sekaligus menunjukan superioritas peradaban Belanda di mata masyarakat Eropa. Puncak kontestasi atas “kelihaian” para kolonialis atas negeri jajahannya adalah, diadakannya pameran kolonial internasional di Paris pada tahun 1933. Belanda sebagai salah satu peserta pameran dengan bangga mempersembahkan sebuah anjungan, dengan corak kebudayaan Hindia Belanda yang multi etnis, imajinatif serta mengisyaratkan ciri keragaman budaya kerajaan Belanda di Asia Tenggara.

Ekuivalen dengan pendapat Prof. Dennis Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya I, Batas-Batas Pembaratan (1996), bahwa praktik kolonial telah menyisakan ruang eksistensi yang berasal dari entitas negeri koloninya. Praktik kolonial adalah praktik represif, pemberadaban sebuah bangsa. Ruang eksistensi dalam batas pembaratan adalah memori kolektif tentang represi zaman kolonial. Ketika praktik kolonial juga mengadopsi gagasan keperempuanan ala Barat –nota bene juga merupakan gagasan patriarki yang represif– maka perempuan sebagai subjek dalam sejarah memang sebuah keniscayaan, karena di dalam sejarah tersebut terekam narasi panjang tentang pergulatan perempuan dengan peradaban.

Franditya Utomo