empuan1.jpg Multikulturalisme dalam perkembangannya tidak dipahami sebagai sebuah keanekaragaman budaya an sich. Akan tetapi keanekaragaman budaya lebih pada persoalan bagaimanakah hak dan identitas sebuah komunitas masyarakat.

Ketika persoalan multikultural menyoal tentang hak dan identitas sebuah komunitas masyarakat tertentu, maka kuasa (power) menjadi variabel penting sebagai sandaran normatif. Kekuasaan dalam arus sejarah selalu muncul dengan kutub-kutub yang berlawanan. Polarisasi sampai dengan kontradiksi kekuasaan akan membawa sebuah tatanan (orde), sebagai sebuah capaian (puncak kebudayaan) manusia.

Karena mengalami polarisasi dan kontradiksi, kekuasaan selalu menciptakan kelompok-kelompok. Dalam buku “Negara dan Revolusi,” Lenin mengingatkan bahwa hakekat dari sebuah tatanan negara adalah sebuah antagonisme kelas, antara kelas borjuis dan proletar. Dalam hal ini Marx sebagai peletak dasar filsafat materialisme berjasa karena telah mengilhami berbagai analisis tentang pertentangan kelas. Kelompok dominan dan kelompok marjinal.

Ekuivalen dengan pemahaman materialisme historis, atau teori apapun yang menyoal pertentangan sebuah tradisi, perempuan hadir sebagai sosok subaltern dalam diskursus feminisme.

Perempuan dalam kerangka fikir barat, jamak dimaknai sebagai objektifikasi budaya patriarki, laki-laki dan kapitalisme. Feminisme barat lahir sebagai gerakan dan sikap perlawanan terhadap dominasi dan kungkungan kekaisaran maskulin. Untuk mengidentifikasi pola gerakan feminisme yang diilhami oleh paham liberalisme dalam gejala masyarakat pasca industri di barat, adalah dengan melihat basis analisisnya yang selalu memosisikan patriarki (laki-laki) sebagai subjek oposan perempuan. Akhirnya feminisme muncul sebagai diskursus dengan gagasan objektifikasi perempuan (subaltern), untuk berupaya keluar dari orbit relasi seks/gender. Ketika feminisme hanya memosisikan laki-laki sebagai musuh abadi, maka berkah yang dituai hanyalah proses segregasi seks/gender. Pemisahan peran laki-laki dan peran perempuan di ruang publik. Sehingga kapitalisme/pasar sebagai ideologi/aktor kuasa yang paling aktif mengobjektifikasi perempuan, tetap tidak tersentuh.

Walhasil, konsep perempuan multikultural mencoba untuk mengisi ruang gagasan objektifikasi perempuan yang ada selama ini. Perempuan multikultural melihat perempuan tidak sepenuhnya sebagai objek laki-laki, dan budaya patriarki. Tetapi lebih menyoroti pergulatan serta resistensi perempuan terhadap aktor-aktor kekuasaan.

Subaltern, masihkah?

Kerangka oposisi biner antara perempuan dengan patriarki melekat pada pemikiran feminisme barat. Hal tersebut menempatkan perempuan sepenuhnya sebagai objek, dan laki-laki sebagai subjeknya. Gagasan perempuan multikultural lebih pada upaya menjadi diskursus yang mampu mengemansipasi perempuan, bahwa perempuan dalam orbit relasi seks/gender bukan semata-mata menjadi subordinat laki-laki dan patriarki. Dalam hal ini penting diketahui bahwa budaya patriarki bukan satu-satunya variabel yang menjadi penindas perempuan.

Konsep perempuan multikultural melihat banyak faktor yang melatarbelakangi ketertindasan perempuan. Budaya patriarki, dalam sudut pandang multikulturalisme, menjadi satu situs penting untuk memahami pola diskursif yang diciptakan oleh kapitalisme. Selain itu, negara dengan fungsi regulasinya dilihat sebagai aktor kekuasaan yang mengambil peran penting dalam mengobjektifikasi perempuan. Negara memiliki kekuasaan dan berwenang dalam mengorganisasi kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai yang menjadi sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, konsep perempuan multikultural mendapati agama sebagai variabel (aktor kuasa) yang menciptakan gagasan baik dan buruk tentang perempuan.

Kapitalisme/pasar menggunakan budaya patriarki sebagai unit produksi massa dan menciptakan komodifikasi perempuan di ruang publik. Di sisi lain, negara dan agama mengatur tatanan norma dengan membuat aturan, regulasi dan politik atas tubuh perempuan. Relasi antara negara, agama dan pasar dalam sudut pandang multikulturalisme, telah memungkinkan perempuan untuk melakukan siasat, perlawanan dan negosiasi sebagai bentuk resistensi (siasat kultural) terhadap kelompok dominan. Fenomena resistensi perempuan terhadap kelompok dominan terjadi di semua lini kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat seni tradisi, perempuan menjadi faktor penentu atas kelanggengan identitas, nilai dan norma di dalamnya. Meski terkadang proses pelanggengan tersebut juga menggunakan mitologi. Misalnya tradisi masyarakat pesisir seperti tayub, gandrung dan seblang muncul dalam bentuk seni tari yang merepresentasikan perempuan sebagai simbol utuh identitas masyarakat, beserta memori kolektifnya. Dalam beberapa kesenian lokal, pementasan sebuah lakon atau cerita perempuan merupakan sebuah refleksi pertentangan politik dalam formasi sosial.

Dengan demikian konsep perempuan sebagai ‘murni’ subaltern, nampaknya masih perlu mendapatkan perhatian atas dinamisasinya di ruang kultural. Karena kenyataan perempuan secara historis dan kultural bisa jadi memang mendahului konsep dan konstruksi tentang seks/gender. Karena perempuan memang bukan realitas yang ajeg dan statis, akan tetapi ia lebih menyerupai sebuah proses yang berlangsung terus menerus.