Tags

, , , , , , ,


Industri pertambangan itu seperti melihat permainan orang gila di dalam Rumah Sakit Jiwa yang bernama Bumi.

[Hendro Sangkoyo, Cisarua, 04 Mei 2010]


- Cisarua, Bogor 06/05/2010 – Industri tambang ekstraktif sudah terlalu jauh melakukan eksplorasi di Planet Bumi, baik di permukaan ataupun di dalam. Praktik penambangan ini nampaknya dikendalikan oleh rumus-rumus ekonomi klasik tentang permintaan dan penawaran. Dimana ada pembeli di sana ada para pengeruk dengan wajah perusahaan raksasa, TNC atau perusahaan aliansi negara-negara maju yang siap memenuhi permintaan para pembeli.

Secara global jenis mineral yang diincar oleh perusahaan-perusahaan raksasa itu antara lain emas sebanyak 45%, diikuti logam-logam dasar seperti Timbal, Timah, Nikel, Besi, dan Mangan sebesar 35%. Sisanya adalah Berlian, Platinum, Batubara, dan Uranium sebesar 5%. Berlian dan Platinum adalah mineral logam yang terkenal sangat mahal, biasa digunakan sebagai perhiasan dan katalisator mesin yang baik. Untuk Wilayah Asia Pasifik supplay mineral terbesar oleh beberapa negara antara lain Filipina, Papua Nugini, dan Indonesia.

Indonesia sendiri berada di wilayah Nomor 3 dari pembagian wilayah industri tambang logam dan Migas dalam zona pembongkaran di wilayah Asia Pasifik dan Australia. Cadangan Gas dan Batubara di Asia Pasifik terbagi menjadi 259 Provinsi Geologis, dan setiap jengkal tanah di wilayah ini sudah dikavling, diperiksa secara intensif setiap 3 tahun sekali. Di Indonesia sendiri ada sekitar 35 Provinsi Geologis yang terhubung dengan Filipina dan Timor-Timor sesuai arah pemindaiannya. Misalnya wilayah Porong, Sidoarjo, atau Lumpur Lapindo berada di zona 3809 Cekungan Jawa Timur.

Selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan tambang di dunia membayangkan bahwa sumber-sumber mineral yang mereka ambil, tidak akan pernah habis. Selama ada pengeruk selalu akan didatangi oleh para penjual dan selalu mengundang pembeli. Transaksi milyaran dollar pun mengalir tanpa mengetahui sebenarnya seberapa jauh kebutuhan suatu negara untuk melayani rakyatnya dengan terus melakukan pengerukan dan membuka tambang-tambang baru.

Indonesia mungkin pernah dikenal sebagai negara agraris, namun dengan maraknya industri tambang ekstraksi, masyarakat perlahan-lahan kehilangan skill bertani, menjadi bodoh, dan sama-sekali tidak bisa bertani. Misalnya di Nusa Tenggara alang-alang tak lagi bisa tumbuh karena mengalami proses penggulungan, tanah-tanah rakyat dirampas untuk industri keruk. Bencana sangat dekat dengan generasi berikutnya, industri tambang membuat mereka mengkonsumsi barang yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan hidupnya.

Membicarakan persoalan tambang berarti juga harus membicarakan persoalan energi. Logikanya, berapa banyak energi, pasokan termal yang dibutuhkan untuk menggerakkan seluruh mesin-mesin pengeruk raksasa dalam sebuah operasi massif pembukaan tambang baru? Misalnya energi yang dibutuhkan sangat besar melampaui kapasitas pembangkit tenaga listrik, darimana asal energi tambahan itu jika lokasi penambangan itu berada di sebuah kabupaten atau provinsi tempat tinggal warga? Fenomena pemadaman listrik bergilir di luar Pulau Jawa mungkin bisa sedikit memberi petunjuk atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Selain persoalan energi, masalah pembiayaan nampaknya menjadi faktor kunci dari kelangsungan sebuah industri tambang. Tambang yang paling besar di Sulawesi seperti INCO sekalipun, tidak akan berbuat banyak jika keuangannya tidak beres. Seperti halnya sebuah pasar, industri tambang mineral logam dan non logam memiliki siklus pembiayaan yang tunduk pada neraca laba-rugi. Elemen-elemen pertambangan itu termasuk uang, barang, proses produksi, tenaga kerja, dan kapital tetap. Putaran bahan tambang tidak menghentikan proses pembesaran tambang lewat kapital keuangan.

Misalnya di Lembata, seorang pengusaha yang ingin melakukan pembongkaran di sana harus memiliki sejumlah nota pembiayaan untuk lebih mudah membuka areal tambang baru, meski hal itu ia lakukan dengan menipu dengan cara memberi garansi kepada pemerintah bahwa ada pihak bank di luar negeri yang akan menjamin biaya eskplorasi. Di dalam industri pertambangan uang dikonversi menjadi dua jenis barang, kapital tetap biasanya berupa mesin dan barang yang dijual, termasuk tenaga kerja. Selnjutnya eksploitasi terjadi saat proses produksi tambang berlanjut sebagai variabel yang berubah.

Pada dasarnya semakin lama kandungan mineral yang dieksplorasi maka kandungannya akan semakin menyusut, mengecil. Apa yang dilakukan perusahaan pertambangan melihat kenyataan itu? Mereka akan menaikkan great mineral mulai dari 5% sampai 20%, artinya, mereka akan terus menggali seluruh pulau hanya untuk mendapatkan segenggam emas. Perusahaan sengaja melakukan itu untuk meneruskan proses konversi barang tambang menjadi uang. Jika dunia berada dalam situasi krisis ekonomi, proes realisasi barang tambang untuk mendapatkan uang akan terganggu. Sebaliknya, situasi krisis sekaligus menjadi penyelamat kapital pertambangan karena permintaan menurun, bank tidak mungkin memberikan kredit, dan satu-satunya jalan untuk menstabilkan arus kapital adalah mengemplang.

Melihat siklus produksi pertambangan itu, jelas bahwa selama ini yang mengendalikan industri tambang adalah putaran kapital yang sama sekali tidak berhubungan dengan produktivitas. Hal itu bisa terjadi karena barang tambang yang berupa obligasi dan surat berharga, nilai nominalnya akan jauh lebih tinggi dari nilai barang itu sendiri. Saat ini seluruh perusahaan tambang berlomba-lomba untuk menaikkan great barang tambang, menggali terus untuk menaikkan jumlah pasokan barang dan akhirnya menguasai perubahan harga. Dengan demikian melawan industri tambang harus mencermati siklus perputaran kapital, mencegah laju ekspor barang tambang ke luar, sekaligus melakukan penolakan pertambangan di tiap daerah, tiap pulau, tiap kampung. Jika melawan tambang dilakukan tanpa memperhitungkan faktor kapitalnya, maka sejatinya industri itu akan tetap hidup dengan wajah dan bentuk yang berbeda. Mengendalikan industri tambang selain memblokade areal fisiknya, juga harus memblokade kapital keuangannya.

Agenda melawan tambang selanjutnya termasuk memikirkan cara untuk melakukan daur-ulang sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan tanpa harus melakukan eksplorasi areal pertambangan baru. Misalnya daur-ulang besi tua yang dilakukan secara kreatif oleh pabrik-pabrik kecil. Model daur-ulang itu juga dilakukan oleh Jepang dan negara-negara maju lainnya dengan motif yang berbeda. Jika di Indonesia ada 90 kota dengan anggarannya sendiri melakukan proyek daur ulang, maka mimpi untuk bebas dari jeratan industri pertambangan tidak mustahil untuk dicapai. Artinya proyek melawan tambang juga harus menggandeng pemerintah sebagai komponen pengambil kebijakan, khususnya para pengurus publik di Kota dan Kabupaten yang terlibat langsung.

Mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu, orang tidak pernah berpikir jika tambang akan menjadi permasalahan publik dan dunia. Tercatat Sejak KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Jeniro, para pemikir dan pakar pertambangan mulai berubah pikiran dan paradigmanya, kemudian memasukkan isu pertambangan sebagai permasalahan publik. Selanjutnya, 10 tahun kemudian pertemuan di Johanesburgh terbangun nota kesepahaman bahwa industri pertambangan harus dibatasi. Selain itu fenomena perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal sangat berpengaruh dan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk meneruskan eksplorasinya. [] dit.

About these ads